ADVERTISEMENT

Ahli di Penyidikan Nilai Arteria Tak Ada Niat Provokasi soal 'Sunda'

Mei Amelia R - detikNews
Sabtu, 05 Feb 2022 17:51 WIB
Arteria Dahlan dan Komunikasi Publik Pejabat
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (Foto: detik)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menyatakan ucapan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan soal 'bahasa Sunda' tidak dapat dipidana, karena disampaikan di forum resmi rapat di DPR. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil gelar perkara yang melibatkan saksi ahli hukum bidang ITE, bahasa dan pidana.

Salah satu ahli pidana yang dilibatkan dalam gelar perkara yakni Dr Effendi Saragih SH, MH. Effendi Saragih berpendapat ucapan Arteria yang menyinggung 'bahasa Sunda' tidak mengandung unsur provokasi.

"Kata-kata Saudara Arteria Dahlan dalam video "Live Streaming - Komisi III DPR RI Rapat Kerja Dengan Jaksa Agung" tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan bahasa daerah Sunda, karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan Bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia," ujar Effendi Saragih dalam keterangan yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (4/2/2022).

Effendi Saragih kemudian mengemukakan pembuktian formil dengan mengacu kepada Pasal 224 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat rapat resmi, hal ini sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD," tutur Effendi.

Ucapan Arteria Tak Ada Unsur Kebencian

Kemudian, ahli pidana lainnya yang dilibatkan dalam gelar perkara yakni Prof Chairul Huda, juga menyampaikan pendapat yang sama. Dalam keterangan yang disampaikan melalui Kombes Zulpan, Chairul Huda berpendapat bahwa Arteria Dahlah dilindungi hak imunitas sebagai anggota dewan.

"Pembuktian formil bahwa penyampaian Saudara Arteria Dahlan dilindungi oleh Hak Imunitas Anggota Dewan yang diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD. Pembuktian materiilnya tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan Bahasa daerah pada saat rapat," jelas Chairul Huda.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Polisi soal 'Kajati Bahasa Sunda' Arteria: Tak Ada Unsur Ujaran Kebencian':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT