ADVERTISEMENT

Imunitas Anggota Dewan saat Rapat Jadi Alasan Pidana Tak Sentuh Arteria

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 05 Feb 2022 07:29 WIB
Politikus PDIP Arteria Dahlan
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan (dok. DPR)


Masyarakat Disarankan Mengadukan Arteria ke MKD

Polda Metro Jaya menyimpulkan ucapan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, yang menyinggung bahasa Sunda dalam rapat di DPR, tidak dapat dipidana. Pelapor disarankan mengadukan Arteria Dahlan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

"Kiranya dapat melaporkan hal ini kepada DPR RI, di mana dalam hal ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI, khususnya yang terkait akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR, yaitu kepada MKD," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/2).

Imunitas Anggota DPR Bersifat Mutlak


Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menilai hasil gelar perkara Polda Metro Jaya bahwa Arteria Dahlan selaku anggota Komisi III memiliki hak imunitas, sudah tepat. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan juga Pasal 224 UU MD3.

"Intinya, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR," kata Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Jumat (4/2).

"Selain itu, anggota DPR juga tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR," imbuhnya.

Hak imunitas yang melekat pada anggota DPR RI, termasuk Arteria, menurut Dek Gam bersifat mutlak. Segala sesuatu sikap yang diputuskan anggota DPR akan dievaluasi oleh pemilih di daerah pemilihan (dapil).

"Imunitas itu bukan sekadar norma yang diatur UU, tetapi norma yang ada di konstitusi, jadi sifatnya sangatlah mutlak. DPR adalah lembaga hasil pemilihan, jika ada wakil rakyat yang berbicara atau bersikap tidak sesuai dengan aspirasi pemilihnya, maka dia akan dievaluasi oleh pemilihnya pada pemilu berikutnya. Itu bentuk konkret penegakan hak memilih rakyat," ujarnya.

Semua laporan yang masuk ke MKD terkait Arteria, kata Dek Gam, akan diperlakukan sesuai dengan prosedur tata beracara. MKD akan membahas substansi laporan terhadap Arteria Dahlan.

"Begitu selesai lockdown kami akan pelajari kelengkapan administrasi laporan para pelapor, setelah dipastikan seluruh syarat lengkap baru kami bisa mengadakan rapat pleno untuk membahas substansi laporan dan seterusnya," imbuhnya.


(mea/mea)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT