.webp)
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan ILO (International Labour Organization) Indonesia dan Jaringan Buruh Migran menggelar pertemuan untuk membahas tiga isu terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yakni rencana launching panduan teknis 'Tripartite Plus' tentang Pelindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender, Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI, serta panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).
Dalam pertemuan yang digelar secara daring pada hari ini, Ida menyambut baik inisiasi kajian yang telah dibahas secara bersama baik dari Kemnaker, ILO, maupun Jaringan Buruh Migran (JBM).
"Seluruh pemangku kepentingan ini perlu untuk menyelaraskan pemikiran bersama, terkait pentingnya memberikan pelindungan PMI yang berbasis pada kesetaraan gender, sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2017," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Ida mengatakan rencana launching Panduan Teknis Tripartite Plus perlu melihat momen yang tepat. Dia pun mengusulkan agar acara peluncuran dapat menyesuaikan pada hari International Women Day. Selain itu, terkait pada penyebutan forum Tripartite Plus, dia menilai perlu ada kesepakatan penamaan forum lebih lanjut.
"Hal ini untuk menghindari kesamaan penyebutan pada forum tripartit nasional yang sudah ada selama ini," katanya.
Dikatakan Ida, dirinya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk meninjau ulang dan menyesuaikan secara teknis terkait Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.
Adapun soal Pembahasan ketiga, terkait panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal), pihaknya telah membuat panduan yang telah diatur melalui Kepdiren Binapenta. Panduan ini juga telah diimplementasikan untuk negara penempatan Taiwan dan Korea Selatan.
Di samping itu, Ida juga mengingatkan pentingnya kampanye sosialisasi migrasi aman. "Kampanye ini harus terus dilakukan secara masif dan dibuat sekreatif mungkin, baik melalui kanal media sosial ataupun lainnya," terangnya.
Sementara itu, Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto, menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Ketenagakerjaan atas kolaborasi yang terjalin, terutama dalam membahas panduan secara teknis bagi pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Salah satunya yang saat ini sedang dikaji terkait kesetaraan gender.
Dia menilai, setelah disepakatinya kajian bersama, maka perlu ada sosialisasi secara merata, baik kepada pemangku kepentingan di pemerintah pusat, daerah, perusahaan penempatan, serta asosiasi pekerja migran Indonesia.
(prf/ega)
