.webp)
Mulanya, Pras--sapaan akrab Prasetio--mengatakan awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta untuk makan malam serta mangkir dari paripurna interpelasi yang diinisiasi oleh Fraksi PDIP dan PSI.
"Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik," kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).
Politikus PDIP itu menuturkan Pemprov DKI adalah penyelenggara Formula E di Jakarta. Hal ini diperkuat oleh instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar.
Kendati demikian, pada 2021, Anies menyatakan Formula E merupakan business to business sehingga Pemprov tak lagi terlibat. Ditambah lagi, Anies menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta, yang notabene politikus.
Kondisi itulah yang diyakini Pras menjadi penyebab Formula E tak diminati oleh investor. Ditambah lagi, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI segera berakhir pada Oktober mendatang.
"Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E," ujarnya.
Wagub Angkat Bicara
Ahmad Riza Patria angkat bicara terkait pernyataan Pras. Apa katanya?
"Ya itu kan pendapat masing-masing," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).
Riza menyebut semua orang bebas berpendapat. Ia kemudian meminta urusan Formula E ditanyakan ke Jakpro selaku penyelenggara.
"Indonesia negara demokrasi, reformasi, semua boleh berpendapat. Yang pentingnya, semua kompak bersatu membangun bangsa dengan cara masing-masing," tegasnya.
Lihat juga video 'Anies Beri Alasan Kenapa Formula E Harus Terlaksana':
(isa/aud)
