ADVERTISEMENT

KPK Sayangkan Mendagri Enggan Terlibat Proses Pertimbangan Dana PEN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 14:24 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango
Foto: Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (Tangkapan layar kanal YouTube KPK RI)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengomentari soal surat Mendagri Tito Karnavian kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal tidak dilibatkan dalam pertimbangan pengajuan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional). Nawawi mengatakan Kemendagri seharusnya juga terlibat dalam melakukan pertimbangan guna menutup celah korupsi.

"Sebenarnya tahapan 'pertimbangan Kemendagri' ini haruslah menjadi filter untuk menutup celah celah korupsi. Sangat disayangkan jika proses filter ini justru ditiadakan," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (3/2/2022).

Nawawi mengatakan Kemendagri seharusnya meminta waktu yang lebih untuk melakukan pertimbangan pengajuan dana PEN. Hal itu guna mendapatkan pertimbangan yang komprehensif.

"Mungkin sebaiknya bukan meminta tidak dilibatkan, tapi meminta kecukupan waktu untuk memberikan pertimbangan berdasarkan data yang komprehensif terkait pengajuan dana PEN," katanya.

Selanjutnya, Nawawi juga mengatakan bahwa sebelumnya Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak telah menyatakan perkara ini kasus individual.

"Terlebih sebelumnya, Irjen Kemendagri menyebut, bahwa kasus eks Dirjen Kemendagri MAN, adalah kasus individual. Janganlah mengusir tikus di geladak dengan membakar kapalnya," ujarnya.

Sebelumnya, Tito menyurati Kemenkeu setelah mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) M Ardian Noervianto jadi tersangka KPK. Surat itu dilayangkan guna Kemendagri tak lagi dilibatkan dalam pertimbangan untuk pengajuan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional).

"Kami sampaikan di sini, bahwa Bapak Mendagri atas hasil pembahasan kolektif di Kemendagri, telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan bahwa tidak perlu lagi keterlibatan Bapak Mendagri di dalam memberikan pertimbangan (pengajuan dana PEN)," kata Tumpak Simanjuntak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin (2/2).

Tumpak mengatakan pertimbangan itu memakan waktu tiga hari. Hal itu, katanya, tak cukup untuk melakukan kalkulasi yang komprehensif.

"Yang hanya diberikan waktu tiga hari sebenarnya. Nah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kalkulasi dari berbagai aspek secara komprehensif. Oleh karena itu, diputuskan, dikirimkan surat dari Mendagri ke Menkeu untuk tidak lagi ikut memberikan pertimbangan ini," jelas dia.

(azh/aud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT