.webp)
Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota (FKKA) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman memimpin rapat kerja (raker) FKKA. Forum ini dibuka oleh Asisten I Pemerintah Aceh, M Jafar menggantikan Gubernur Nova Iriansyah yang berhalangan hadir, serta menghadirkan 2 narasumber, yakni DR Teuku Ahmad Yani dan DR M Yakub Aiyub Kadie.
Keduanya membahas sejauh mana peluang Aceh bisa mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) tanpa berbatas waktu jika dilihat dari aturan perundang-undangan yang ada, dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang notabene lahir dari MoU Helsinki. Adapun peserta yang hadir merupakan anggota FKKA, yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh, serta Ketua DPRK dari seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.
Saat memimpin raker di Hotel Borobudur Jakarta hari ini, Aminullah Usman dalam menjelaskan sebagai langkah awal, FKKA sudah mulai berjuang dan mungkin akan butuh waktu karena belum ada keputusan pasti tentang permintaan serta harapan terkait dengan dana otsus Aceh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karenanya, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menyatukan langkah dan persepsi dalam memperjuangkan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Kita sangat membutuhkan ide-ide dan gagasan-gagasan dari semua pihak demi kesempurnaan," kata Aminullah dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).
Lebih lanjut, dia menilai dana Otsus merupakan hal penting. Sehingga harus diperjuangkan dalam mengejar ketertinggalan Aceh di berbagai bidang pembangunan.
Menurut Aminullah, Aceh masih berkutat dengan tingginya angka kemiskinan yang di atas 15 persen. Di samping itu, Aceh juga memerlukan dana besar, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Makanya kita perlu mendapatkan ide dan masukan dari para bupati/wali kota hari ini. Kesepakatan yang lahir hari ini akan kita sampaikan ke Gubernur, Ketua DPRA hingga ke Presiden," jelasnya.
Selanjutnya, para kepala daerah yang hadir ikut menyuarakan berbagai pikiran dan aspirasi dari masyarakat. Sebut saja Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Bupati Simeulue Erli Hasim, Wabup Pidie Fadlullah TM Daud, Plt Bupati Bener Meriah Dailami, serta Ketua DPRK Lhokseumawe.
Secara umum, para kepala daerah ini sepakat akan berjuang habis-habisan agar dana otsus Aceh tidak berhenti di 2027, melainkan bisa terus berkelanjutan tanpa ada batas waktu. Atau dengan kata lain abadi, seperti kebijakan pemerintah pusat untuk Papua. Forum ini juga sepakat akan memperjuangkan besaran angka dana outsus yang selama ini memiliki nilai maksimal 2 persen.
(ncm/ega)
