.webp)
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung usulan Gubernur Anies Baswedan yang meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu Kota dihentikan selama 1 bulan ke depan. PAN menilai penghentian itu harus dilakukan demi mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang mengakibatkan fasilitas kesehatan (faskes) kewalahan.
"Kita memahami langkah yang diambil Gubernur ngirim surat untuk mendahului pemerintah pusat, pemerintah pusat kan masih menganggap boleh PTM tapi Gubernur minta dihentikan sebulan karena per hari ini positivity rate tinggi sekali, udah 15%. Kan WHO mintanya 5%, kita udah 15%," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
Oman kemudian mengingatkan prediksi puncak kasus Omicron. Dia tak ingin fasilitas kesehatan kewalahan karena kasus Corona yang melonjak itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prediksinya itu nanti puncak di Maret tanggal 3, bisa 210 ribu, kasus aktif. Jadi makanya hitungan Satgas di Gubernur nggak cukup nanti faskes kita nanti merawat orang sakit. Makanya mendahului supaya tidak gelagapan mungkin langkahnya salah satunya PTM itu yang disampaikan itu, Gubernur minta berhenti 1 bulan," kata Oman.
Oman menyebut bahwa gejala pasien Omicron memang lebih ringan. Namun demikian, dia menekankan bahwa virus Corona varian Omicron ini lebih cepat menyebar.
"Takutnya nggak cukup untuk merawat yang ringan dan berat. Walaupun Omicron ini gejalanya lebih ringan ya, artinya kalau bergejala berat dan ringan itu persentasenya lebih kecil. Tapi karena N-nya besar dan cepat ya tetap akan jadi beban faskes dan nakes kita, makanya kita bisa memahami kalau Gubernur mengambil langkah seperti itu," jelasnya.
"PPKM kan nanti pemerintah pusat. Dinas kita sudah mengusulkan antisipasi segera jangan terlambat. Mudah-mudahan nanti puncaknya nggak sampai prediksi," katanya.
Anies Baswedan sebelumnya mengusulkan kepada Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.
"Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan," kata Anies Baswedan kepada wartawan, Rabu (2/2).
Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada Instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat.
Simak Video 'Ini Wilayah yang Setop-Kurangi Kapasitas PTM':
