.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka kapasitas 100 persen selama sebulan ke depan. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyebut usulan itu masih didiskusikan.
"Masih didiskusikan," ujar Jodi saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/2/2022).
Jodi mengungkapkan usulan ini sedang didiskusikan bersama empat kementerian/lembaga terkait yang turut andil dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) PTM. Jodi menjelaskan segala kemungkinan bisa terjadi untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih didiskusikan dengan 4 kementerian/lembaga yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," ucapnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengusulkan kepada Luhut untuk menghentikan PTM. Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.
"Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan," kata Anies kepada wartawan, Rabu (2/2).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya....
Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada Instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat.
"Berbeda ketika dulu kita menggunakan regime PSBB. Pada saat PSBB, keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," terangnya.
Eks Mendikbud itu menyebut saat ini usulannya sedang dalam tahap pembahasan. Dia meyakini usulan ini dapat mengurangi risiko penularan kasus terhadap murid selama PTM berlangsung.
"Kita menyadari persis bahwa kondisi di Jakarta membutuhkan anak-anak untuk mengurangi risiko dan usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen PJJ atau belajar dari rumah saja. Nanti hasilnya seperti apa, kita update kemudian," imbuhnya.
