.webp)
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam pernyataan dari Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigjen Pol Umar Effendi. Umar mengatakan Polri berencana melibatkan MUI dalam memetakan masjid untuk mencegah aksi terorisme.
"Kami menilai pernyataan tersebut sangat tendensius kepada umat Islam, seolah olah masjid merupakan sarang dari lahirnya paham terorisme dan ekstremisme," tegas Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta, dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).
Arven meminta Kapolri mengevaluasi program yang akan dikerjakan oleh Brigjen Umar. Selain itu, Arven juga meminta Komisi III memanggil Umar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arven heran kenapa masjid menjadi sasaran. Pemetaan masjid, menurutnya, akan berdampak psikologis kepada masyarakat sekitar.
"Saya heran, ini kok hanya Masjid sebagai objeknya, kan banyak juga tempat ibadah dan ruang-ruang lainnya," tanya Arven.
Baginya, hal tersebut secara tidak langsung menegaskan masjid sebagai salah satu sarang terorisme.
"Jika pemetaan masjid dilakukan jangan sampai nanti akan terjadi gesekan di tengah masyarakat. Sebab, hal ini dapat memicu konflik. Ini perlu diperhatikan," tegasnya.
"Lebih baik Direktur Keamanan Negara Mabes Polri memfokuskan tugasnya untuk mengamankan warga Papua dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) daripada memetakan rumah ibadah," tutup Arven.
Sebelumnya, Brigjen Umar Effendi mengungkap pihaknya bakal memetakan masjid guna mencegah penyebaran paham radikal. Polri berencana melibatkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI untuk kegiatan tersebut.
"Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi, mapping masjid Pak mohon maaf di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus kita semua," kata Umar dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan MUI seperti dikutip, Kamis (27/1).
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pemetaan itu disampaikan oleh Pengurus Harian BPET MUI, Muhammad Makmun Rasyid. Dia mengatakan Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan MUI, khususnya BPET MUI, dalam mencegah segala bentuk radikalisme dan terorisme.
"Sesuatu yang disampaikan Direktur BIK Mabes Polri di Halaqah Kebangsaan kemarin untuk sinergi dengan MUI, dalam konteks meminta pemetaan secara keagamaan untuk mencegah dan menanggulangi radikal-terorisme," kata Makmun Rasyid lewat keterangan tertulis.
Makmun Rasyid menjelaskan, pemetaan masjid atau tempat ibadah tertentu itu bukan dalam konteks hard approach. Namun, kata dia, pemetaan itu menggunakan soft approach untuk mencegah penyebaran paham yang inkonstitusional atau menjadikan mimbar masjid sebagai wadah anti-kenegaraan.
"Mapping yang ingin dilakukan dalam bentuk soft approach (pendekatan lunak) bukan dalam konteks hard approach (pendekatan keras)," ujar Makmun Rasyid.
(aik/dnu)
