Bamsoet Sebut Gerakan Intoleransi Bisa Dicegah dengan 4 Pilar MPR

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menerima kunjungan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman, di kediamannya, Selasa (1/2). Dalam kunjungan tersebut, KSAD Dudung Abdurrachman menyerahkan buku 'Dudung Abdurrachman, Membongkar operasi Psikologi Gerakan Intoleransi' kepada pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Dalam buku yang ditulis oleh Raylis Sumitra itu, beberapa tokoh yang turut mengisi buku tersebut seperti Jenderal Dudung, Habib Luthfi, hingga Jenderal TNI (purn) AM Hendropriyono menekankan kepada setiap elemen bangsa betapa pentingnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam menghadapi virus radikalisme dan intoleransi, nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan untuk menghalau berbagai macam hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat nilai ini pula yang diserap ke dalam Empat Pilar MPR RI sejak 2004.

Bamsoet pun meyakini upaya menjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran dibutuhkan peran serta elemen bangsa. Untuk itu, MPR RI bersama TNI AD terus melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memperkuat fondasi ideologi terhadap potensi ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

"Mengingat di era modern seperti saat ini, berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional. Melainkan bersifat kompleks, multi dimensional. Serta berdimensi ideologis," imbuhnya.

Ancaman yang bersifat ideologis tersebut, tambahnya, hadir dalam berbagai fenomena seperti sikap intoleransi yang berkembang dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.

Bahkan TNI pun menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme seperti yang dikutipnya dari pernyataan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. Pada tahun 2019, mantan Menhan itu mengatakan kurang dari tiga persen anggota TNI terindikasi telah terpapar radikalisme.

"Sebelumnya, survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain," ujarnya.

"Sementara survei Alvara Research Center pada tahun 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute tahun 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen," papar Bamsoet.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai ketua DPR RI itu pun menerangkan pergerakan kelompok intoleran ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial. Tujuan kepentingan umat dan rakyat sebagaimana yang sering digemborkan kelompok intoleran tidak lebih dari kamuflase belaka.

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan, sebagaimana laporan Litbang Kompas dalam surveinya pada 17-19 Mei 2021, bahwa media sosial menjadi sarana yang paling besar dalam melancarkan intoleransi, yakni sebesar 51,9 persen.

"Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020 melaporkan, potensi Gen-Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen. Sementara generasi millenial (berumur 20-39 tahun) mencapai 12,4 persen," ujarnya.

"Gen-Z dan milenial menjadi sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif mengakses internet dan pengguna aktif berbagai platform media sosial," pungkas Bamsoet.