Komisi X DPR Usul PTM Dievaluasi Minggu Lalu, tapi Nadiem Lempar ke Pemda

Ketua Komisi IX Dede Yusuf — Dede Yusuf (dok. DPR)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dievaluasi. Komisi X DPR RI menyebut sudah mengusulkan evaluasi PTM sekolah sejak seminggu yang lalu ke Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

"Sejak minggu lalu saya sudah usulkan kepada Menteri (Dikbud Ristek) agar PTM dievaluasi dulu dengan merebaknya varian baru yang cepat ini. Masa kerja sudah harus 50% anak-anak tetap 100%?," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).

Namun, kata Dede, Nadiem melempar evaluasi PTM kepada pemerintah daerah atau pemda. Sementara itu, menurut Dede, pemda kebingungan akan kebijakan PTM karena harus menunggu arahan terkait PPKM dari pemerintah pusat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi Menteri (Dikbud Ristek) tetap berpegangan pada SKB 4 Menteri dan melempar kepada pemda untuk memutuskan, sementara pemda juga bingung dan masih menunggu instruksi PPKM dari pusat. Bahkan banyak kadisdik daerah yang menegur sekolah jika tidak PTM," ujar Dede.

Selaku pimpinan komisi pendidikan di DPR, Dede menyarankan agar PTM di sekolah digelar separuh kapasitas. Keputusan PTM, kata Dede, seharusnya fleksibel mengikuti perkembangan kasus Corona di lapangan.

"Saya sarankan waktu itu baiknya dibikin 50% lagi, dengan opsi daring sebagian sampai mereda Omicron ini. Diperkirakan bulan Maret. Tapi belum ada tanggapan," ucap Dede.

"Dan ternyata harus Presiden (Jokowi) juga yang bilang mungkin baru mau didengar. Ini menandakan Presiden paham suara orang tua anak yang kebingungan," imbuhnya.

Jokowi Minta PTM Dievaluasi

Presiden Jokowi sebelumnya meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2).

Simak video 'Jokowi Minta PTM Dievaluasi, Kemendikbud: Sudah Adaptif':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Kemendikbud Ristek Sebut Adaptif

Kemendikbudristek menyebut pelaksanaan aturan PTM diterapkan secara adaptif. Maksud adaptif itu adalah sesuai perkembangan pandemi Corona yang ditetapkan pemerintah.

"Aturan PTM kami sudah adaptif terhadap dinamika pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, kepada detikcom, Selasa (1/2).

Jumeri menerangkan pihaknya akan menaati Inmendagri terkait penetapan level PPKM yang sedang diberlakukan. Dia mencontohkan DKI Jakarta hingga kini masih berstatus PPKM level 2 dan belum meningkat ke level 3 sehingga PTM yang dilaksanakan masih diperbolehkan 100%.

"Jadi SKB 4 Menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri. Sebagai contoh, kemarin Kemendagri terbitkan Inmendagri 6/2022 tanggal 31 Januari, sebagai contoh dalam Inmendagri baru disebutkan DKI Jakarta masih di level 2 belum 3 jadi PTM masuk kategori 100%," ungkap Jumeri.

Halaman 1 2

Selanjutnya