ASEAN Tegaskan Tidak Akan Membentuk Pakta Pertahanan

Jakarta - Kawasan Asia Tenggara memang memiliki potensi besar. Sehingga tak jarang daerah ini dikhawatirkan akan membentuk sebuah pakta pertahanan untuk menandingi dunia barat. Namun kemungkinan itu berkali-kali dibantah ASEAN, karena akan melanggar deklarasi Bangkok sebagai pencetus lahirnya ASEAN."Kita tidak menuju pada pakta multuilateral atau pakta militer. Dan bukan itu tujuan kita," kata Menhan Juwono Sudarsono di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng Jakarta Barat, Rabu (10/5/2006).Hal itu disampaikan Juwono usai melakukan pertemuan ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM) I di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 9 Mei 2006. Pertemuan dihadiri 9 dari 10 negara Asean kecuali Myanmar.Juwono menjelaskan dalam Deklarasi Bangkok, ketika ASEAN didirikan, para kepala negara sepakat tidak menciptakan pakta militer."Itui yang terus kita pegang, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Meskipun sebagian negara ASEAN pernah beraliansi dengan negara lain seperti AS, Inggris dan Australia," tambah Juwono.Menurut Juwono dalam Deklarasi Kuala Lumpur November 1971, ASEAN telah ditetapkan menjadi wilayah bebas senjata nuklir dan zona damai dan netral. Namun tidak menutup kerjasana dengan negara lain."Kerjasama bilateral di bidang militer antara negara ASEAN dan negara lain itu dimungkinkan," jelas Juwono.Disinggung soal penandatanganan kerjasama untuk penanganan teroris yang dilakukan sebagian negara ASEAN dengan negara lain, seperti halnya dilakukan Filipina dan Australia, hal itu tidak akan mengganggu hubungan negara ASEAN sendiri. Karena itu disesuaikan dengan kenyamanan hubungan bilateral masing-masing negara. "Kalau ada kehadiran pasukan dari negara lain untuk ikut membantu penanganan anti teror diserahkan kepada kesepakatan bilateral antara negara bersangkutan ke negara asing tersebut," papar Juwono.Indonesia sendiri tutur Juwono, tidak akan menuju ke arah sana , karena Indonesia berpendirian penanganan terorisme sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian.Indonesia juga beranggapan bila tentara asing ikut operasi militer dalam keamanan dalam negeri justru akan merugikan citra pemerintah."Kita harus selesaikan semua masalah dengan cara kewenangan kita sendiri. Kalaupun ada bantuan, terbatas pada bantuan teknis atau peralatan, seperti bantuan alat komunikasi atau informasi aliran dana resmi teroris yang ada di kawasan itu," tandas Juwono. (ahm/)