PAN Duga Perubahan Aturan Indikasi Adanya Ruang Permainan Karantina

ADVERTISEMENT

PAN Duga Perubahan Aturan Indikasi Adanya Ruang Permainan Karantina

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 01 Feb 2022 16:34 WIB
Ketua DPP PAN, Saleh Daulay
Saleh Partaonan Daulay (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Fraksi PAN DPR RI turut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku mendengar langsung dari warga negara asing (WNA) soal permainan karantina. Fraksi PAN menduga perubahan aturan karantina menjadi indikasi adanya celah permainan.

"Menurut saya, sebetulnya adanya permainan di karantina ini kan sudah lama sekali, terutama ketika misalnya ada karantina 14 hari, yang kemudian berubah jadi 10 hari, berubah 7 hari, nah sekarang kan 5 hari," kata Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).

"Jadi sebetulnya sejak itu kan orang sudah melihat ini, perubahan-perubahan aturan itu sendiri mengindikasikan adanya ruang untuk bermain di karantina," imbuhnya.

Saleh menyebut indikasi-indikasi permainan karantina sebetulnya sudah terlihat sebelum Presiden Jokowi mengungkap soal laporan permainan karantina yang dialami WNA. Sedangkan soal WNA melaporkan praktik permainan karantina, sebut dia, adalah klimaksnya.

"Kemudian masyarakat juga banyak yang berteriak untuk bagaimana pemerintah atau satgas menertibkan permainan karantina ini, dan terutama kemarin kan orang lihat adanya orang yang berdesakan di bandara, kemudian ada komplain dari masyarakat yang dimasukkan di hotel, kemudian ternyata fasilitasnya tidak memadai, kemudian yang lain-lain. Itu kan kemudian mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres," papar Saleh.

"Nah, puncaknya adalah ketika ada warga negara asing yang merasa dipermainkan, sudah dikarantina, pas mau keluar eh ternyata disebut positif, dan ketika diminta tes swab pembanding malah tidak dibolehkan. Itu kan berarti seakan-akan ini menjadi puncak daripada persoalannya karantina," sambung dia.

Lebih lanjut Saleh menilai ada ketidaktegasan dari Satgas Penanganan COVID-19. Anggota Komisi IX DPR itu menyebut ketidaktegasan itulah yang mendorong Presiden Jokowi memberikan atensi khusus.

"Dan tentu, karena pihak satgas yang tidak tegas untuk mengusut secara tuntas, maka Presiden mengambil atensi, perhatian, terkait dengan ini," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT