TB Hasanuddin: Kasus Edy Mulyadi Bukan dari Produk Jurnalistik

Eva Safitri - detikNews
Senin, 31 Jan 2022 14:04 WIB
Cagub Jabar TB Hasanuddin menjalani syuting Blak-blakan DCandidate detikcom di Jakarta
TB Hasanuddin (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Edy Mulyadi berencana meminta perlindungan Dewan Pers terkait pernyataannya 'tempat jin buang anak' karena dia mengaku menyampaikan hal itu dalam kapasitas sebagai wartawan. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan bisa saja kalau Edy bisa membuktikan dia wartawan di salah satu media yang jelas.

"Seseorang yang memang anggota dari PWI yang sah atau sebagai wartawan boleh saja berlindung di bawah Dewan Pers. Tapi persyaratannya itu adalah pertama dia harus menunjukan bahwa dia tuh wartawan dan dilindungi undang-undang, tercatat sebagai wartawan dengan media yang jelas, kedua yang bersangkutan itu memang yang dipermasalahkan itu produk jurnalistik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (31/1/2022). Untuk diketahui, Komisi I DPR RI mempunyai beberapa mitra, beberapa di antaranya adalah Dewan Pers, Perum LKBN Antara, hingga Lembaga Sensor Film.

Politikus PDIP ini berpendapat kalau pernyataan Edy Mulyadi bukan merupakan konten jurnalistik. Sehingga menurutnya, Edy Mulyadi harus bertanggung jawab secara hukum.

"Saya melihat kasusnya itu sebetulnya bukan kasus dari produk jurnalistik. Dia pers rilis menyampaikan sesuatu, ya silakan pertanggungjawabkan secara hukum." ujarnya.

Hasanuddin menilai Dewan Pers akan menolak permohonan Edy Mulyadi. Karena lebih masuk kepada ranah hukum.

"Ini walaupun dibawa ke Dewan Pers mungkin akan menolaknya. Karena itu bukan produk jurnalistik, itu lebih banyak kepada ranah polisi, penegakan hukum, ucapnya.

Diketahui, Edy Mulyadi akan mengirim surat untuk meminta perlindungan ke Dewan Pers soal penyataan 'tempat jin buang anak' karena dia mengaku menyampaikan hal itu dalam kapasitas sebagai wartawan. Dewan Pers belum menerima surat itu.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Tonton Video: Usai BAP, Edy Akan Kirim Surat ke Dewan Pers untuk Berlindung di UU Pers

[Gambas:Video 20detik]