Amnesti Soeharto, Pengkhianatan Terhadap Reformasi

Jakarta - Wacana pemberian amnesti dan abolisi untuk mantan Presiden Soeharto terus menguat. Namun ide itu ditentang keras karena dianggap mengkhianati gerakan reformasi."Putuskan dahulu secara hukum, jangan persoalan hukum diputuskan oleh politik," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida kepada detikcom di ruang kerjanya, Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2006).Jika Soeharto langsung diberikan pengampunan, baik grasi, amnesti atau abolisi, kata dia, itu bukan tindakan yang adil, tapi suatu penghinaan terhadap gerakan reformasi."Tapi bila itu dilakukan, tentu harus melalui proses yang berkeadilan. Pengadilan absentia bisa dilakukan," ujarnya.Dia menjelaskan, sesuai semangat reformasi yang terpenting adalah melakukan penegakan hukum dan menghilangkan KKN dengan melakukan penghukuman kepada siapapun yang melakukannya.Untuk Soeharto tentunya tidak serta-merta diberikan amnesti. Harus dibentuk tim khusus untuk mengurusi aset-asetnya dan keluarganya yang mungkin bisa diambil negara. "Sehingga kompensasi amnesti itu tidak melukai masyarakat yang mendukung reformasi," katanya. (umi/)