Praktisi hukum yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Solidaritas Bangsa indonesia (Fokosbi) Djafar Badjeber menyesalkan pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai 'tempat jin buang anak'. Dia mendukung Bareskrim Polri memproses pelaporan yang dilakukan masyarakat.
"Belakangan ini muncul lagi sebuah suasana politik yang kurang kondusif terutama ujaran kebencian yang disampaikan oleh saudara Edy Mulyadi beberapa saat yang lalu, sehingga menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Kalimantan," kata Djafar dalam pernyataannya dalam video seperti dilihat wartawan, Sabtu (29/1/2022).
Bareskrim sendiri telah memanggil Edy Mulyadi untuk dimintai keterangannya pada Jumat (28/1) kemarin, namun Edy tidak hadir. Bareskrim telah melayangkan panggilan kedua pada Selasa (31/1) mendatang.
Terkait itu, Djafar meminta Edy Mulyadi agar hadir memberi klarifikasi dan mempertanggungjawabkan ucapannya. Djafar juga berharap Bareskrim Polri bisa menuntaskan persoalan ini
"Olehnya saya harap pihak Polri untuk menuntaskan persoalan ini sehingga masyarakat Kalimantan menjadi tenang dan masalah SARA semacam ini tidak terjadi kristalisasi yang tajam di tengah masyarakat, menjadikan pro kontra di tengah masyarakat sehingga merugikan seluruh elemen masyarakat kita," ujarnya.
"Saya juga mengimbau masyarakat Kalimantan untuk juga tenang, siapa tau agenda ini memang sebuah upaya untuk menggagalkan Kalimantan menjadi ibu kota negara. Kalau ini terjadi keributan maka bisa tertunda dan itu akan merugikan masyarakat Kalimantan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Olehnya saya harap semua bisa menahan diri," sambungnya menegaskan.
Dihubungi lebih lanjut lewat telepon, Djafar menyatakan dirinya menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Edy Mulyadi karena berbau SARA. Dia mendukung Bareskrim Polri memproses kasus ini bukan karena masalah pribadi, namun semata-mata agar tidak menimbulkan gejolak terus menerus di masyarakat.
"Pernyataan itu kami sesalkan karena berbau SARA, apapun dalam situasi Indonesia seperti ini kan kita butuh persatuan dan kesatuan. Kemudian ada pihak-pihak yang memancing di air keruh. Artinya itu bisa berakibat kepada tertundanya ditetapkannya ibu kota kalau eskalasi politiknya memanas terus," jelasnya.
"Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua anak Indonesia, jangan sekali-kali membuat pernyataan berbau SARA, etnis, suku, agama. Itu berbahaya. Kontraproduktif lah. Ngapain sih dalam situasi kita lagi recovery ekonomi ada pihak yang memancing, memecah belah persatuan dan kesatuan," ucap sosok yang juga Wakil Ketua Umum bidang Ideologi dan Politik Partai Hanura ini.
Simak di halaman selanjutnya pernyataan maaf dari Edy Mulyadi...
(hri/fjp)