PKS Minta Pemindahan IKN Ditunda, Singgung Banyak yang Dipaksakan

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 04:07 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto (Dok Istimewa)
Foto: Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto (Dok Istimewa)
Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menekankan pihaknya sampai saat ini masih tidak setuju terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mulyanto menyebut banyak hal yang dipaksakan terkait pemindahan ibu kota ini.

"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang," kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Mulyanto berpendapat pemindahan ibu kota negara saat ini tidak elok dilakukan. Dia lantas mengibaratkan pemindahan ibu kota seperti buka warung di lapak milik orang lain.

"Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini menilai ada banyak hal yang dipaksakan dari proses pemindahan ibu kota negara ini. Dia menduga pemindaha ibu kota ini akan menimbulkan masalah baru jika tetap dilaksanakan.

"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelas Mulyanto.

IKN Nusantara

Seperti diketahui, pemerintah resmi menamakan ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara. Nama tersebut disebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat paripurna terkait persetujuan UU tentang IKN di gedung DPR RI, Selasa (18/1).

Suharso menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara lantaran sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, nama tersebut mudah menggambarkan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," ujarnya.

RUU IKN Disetujui Jadi UU

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

(maa/maa)