KPK Tak Mau Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cuma Balikin Kerugian Negara

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 28 Jan 2022 16:01 WIB
Nurul Ghufron
Nurul Ghufron (Farih/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penindakan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta bisa dituntaskan dengan pengembalian kerugian negara. KPK mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum dan korupsi tak boleh dibiarkan.

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal tersebut tidak diatur dalam UU kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Ghufron mengatakan penegakan hukum bukan sekadar mengembalikan kerugian negara. Dia menilai penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

"Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan, penghinaan terhadap perilaku yang tercela yang tidak melihat dari berapa pun kerugiannya," ujarnya.

Meski demikian, Ghufron mengaku paham dengan gagasan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang penuntasan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta cukup dengan mengembalikan kerugian negara. Ghufron mengatakan ada proses hukum panjang, dari penyidikan sampai persidangan yang menelan biaya lebih dari Rp 50 juta.

"Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit, sementara proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, banding dan kasasi biayanya tentu lebih besar dari Rp 50 juta, sehingga saya memahami gagasan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

"Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/1).

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat bersama Komisi III DPR. Burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp 50 juta dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana.

"Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," lanjutnya.

(whn/haf)