Mendagri Minta Gubernur Optimalkan Implementasi Asas Dekonsentrasi

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 20:39 WIB
Kemendagri
Foto: Dok. Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali hari ini. Rakortek ini menjadi kick off meeting yang menekankan optimalisasi peran GWPP.

Tito meminta gubernur di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan implementasi asas dekonsentrasi, yakni asas pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi).

"Nah untuk itu, tadi kita sudah menyampaikan agar peran (GWPP) ini bisa dimainkan secara detail, laksanakan secara maksimal dan optimal," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, terdapat 42 tugas dan kewenangan gubernur agar dapat memimpin pemerintahan di tingkat provinsi secara efektif. Hal ini termasuk dalam mengkoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya. Ia berharap peran tersebut dapat dilakukan secara maksimal sehingga kewenangan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Tak hanya itu, Tito berharap agar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dapat membangun hubungan yang baik. Adapun hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan leadership yang dimiliki serta pendekatan personal.

"Tidak semata-mata menekankan pada aspek kewenangan, tapi juga pendekatan-pendekatan personal," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito pun mengingatkan agar para gubernur yang belum mampu menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat menjalankan sistem politik dan pemerintahan dengan lebih baik. Mengingat peran gubernur dapat berdampak terhadap persoalan masyarakat.

"Sehingga kita melihat bahwa ada perbedaan antara gubernur dengan bupati/wali kota. Nah, ini akan berdampak luas pada masyarakat. Antar pemimpin kalau nggak kompak itu akan berdampak dalam pembuatan kebijakan, dan implementasinya tidak maksimal untuk kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.

(akn/ega)