Masyarakat Adat Kalimantan Harap Diberdayakan di Badan Otorita IKN

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 16:57 WIB
Kelompok adat Kalimantan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI soal Edy Mulyadi (Eva Safitri/detikcom)
Kelompok adat Kalimantan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI soal Edy Mulyadi. (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Kelompok adat Kalimantan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait kasus Edy Mulyadi dkk dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta masyarakat Kalimantan asli dilibatkan dalam badan otorita IKN.

Pantauan detikcom pukul 12.20 WIB, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022), sejumlah tokoh adat Kalimantan menyambangi DPR. Mereka tampak mengenakan pakaian adat Kalimantan dan kain yang diikat di kepala. Kedatangan mereka kemudian diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh. Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melibatkan lembaga dan masyarakat adat Kalimantan dalam badan otorita IKN.

"Dalam momentum ini mengharapkan kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden Jokowi bahwa ada keterlibatan secara penuh para lembaga-lembaga adat dan putra-putra Dayak dalam rangka perwujudan, implementasi untuk badan otorita IKN tersebut," kata Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, saat audiensi dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Dia menyebut keterlibatan masyarakat asli Kalimantan dalam badan otorita IKN lantas dapat mengantisipasi perlakuan kepada masyarakat lokal. Selain itu, lanjutnya, dapat memudahkan proses kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat.

"Memang Kalimantan itu tidak sering terkena gempa-gempa alam, tapi secara gempa sosial, kalau nantinya ini tidak dapat ditangani oleh kearifan lokal, oleh masyarakatnya sendiri, ini tidak akan mudah terdeteksi secara dini," kata Rahmad.

"Untuk itulah keterlibatan putra-putra Dayak ini akan lebih cepat mengantisipasi nantinya ke depan bagaimana treatment-treatment-nya menghadapi masyarakat lokal dan juga nantinya bisa mengkolaborasi dengan masyarakat lainnya. Ini harapan kami, keterlibatan tersebut," imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Ikun, perwakilan Aliansi Borneo Bersatu dari Banjarmasin. Dia mendorong perhatian dan keterlibatan masyarakat asli Kalimantan dalam badan otorita IKN. Hal tersebut dinilai karena mereka lebih memahami kearifan lokal.

"Yang jelas kami minta perhatian dan keterlibatan itu yang paling penting, sehingga kearifan lokal dan filosofi yang ada itu dari masyarakat lokal segera ditangani secara cepat, karena ada kompleksitas masyarakat Dayat ini ada 400 subsuku lebih," ujar Ikun dalam kesempatan yang sama.

"Kan sangat kompleks kalau tidak ditangani oleh orang yang memahami kearifan lokal. Gempa sosial bisa terjadi, bukan cuma gempa bencana alam. Gempa sosial ini yang penting harus diwaspadai," ujarnya.

(fca/gbr)