HHW Minta Mensos Koreksi Penyaluran Dana Sisa Bansos ke Dapil DPR

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 15:44 WIB
ok
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menolak wacana Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021 senilai Rp 2,7 triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR RI. Dia menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Legislator yang akrab disapa HNW ini menjelaskan rencana Risma itu mendapatkan teguran dan koreksi terbuka dari Anggota BPK Ahsanul Qasasi dan Ketua Komisi Yudisial 2016-2018 Aidul Fitriciada. Keduanya berpendapat ajakan Mensos berpotensi menabrak mekanisme aturan pelaksanaan APBN yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan rawan disalahartikan sebagai bentuk gratifikasi.

"Sejak awal, seharusnya Mensos betul-betul mengikuti aturan hukum melaksanakan anggaran negara, termasuk dalam penyaluran program bantuan untuk rakyat yang berhak menerima manfaat dari program Kemensos. Jangan sampai Rakyat tidak mendapatkan bantuan yang menjadi haknya, hanya karena keterlambatan dan kelalaian Kemensos sehingga bantuan belum diserahkan pada waktunya yang legal, malah baru akan diserahkan sesudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU," jelas HNW dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

"Mungkin ada kendala di perbankan, tapi itu mestinya tidak menjadi alasan bagi Kemensos untuk melaksanakan program bantuan bagi rakyat sesuai aturan. Termasuk ketaatan soal tenggat waktu untuk pemberian bantuan. Sehingga tidak terjadi rakyat gagal menerima bantuan gara-gara keterlambatan dari pihak Kemensos yang melampaui batas waktu sesuai UU maupun Perpres," sambungnya.

HNW lantas mengulas berdasarkan keterangan Anggota BPK Achsanul Qosasi, upaya Mensos memberikan bantuan sesudah tanggal 15 Januari 2022 untuk program tahun 2021 akan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021. Aturan tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 tersebut menyatakan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK diserahkan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, kata HNW, Risma mengajak Komisi VIII DPR RI menyalurkan bansos baru dilaksanakan setelah tanggal maksimal pelaporan tersebut, yaitu tanggal 19 Januari.

"Jika maksimal pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 15 Januari, maka penyaluran program seharusnya jauh sebelum tanggal 15 Januari itu. Namun, Mensos justru melemparkan wacana itu dalam raker di DPR pada tanggal 19 Januari 2022, setelah melewati tanggal pelaksanaan yang dibenarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan," tutur Hidayat.

"Harusnya Bu Menteri menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di depan rapat dengan Komisi VIII DPR, atas kegagalan Kemensos melaksanakan amanat UU memberikan bantuan untuk Rakyat senilai Rp 2,7 T, secara baik dan benar tanpa melampaui tenggat waktu. Dan tidak malah seolah-olah mengajak Anggota DPR untuk mengabaikan aturan yang diberlakukan oleh Kemenkeu," tegasnya.

Di lain sisi, Hidayat menyatakan dirinya mendukung apabila Kemensos berupaya membantu rakyat untuk memaksimalkan pencairan bansos non-tunai yang telah disalurkan kepada rekening KPM, namun belum bisa dicairkan karena berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Dengan catatan, upaya pencairan itu juga harus dilakukan sesuai aturan hukum, dan tidak melanggarnya.

"Memang banyak kasus di mana dana bansos khususnya bansos sembako non tunai sudah disalurkan ke rekening KPM namun belum dicairkan lantaran kendala administratif dengan perbankan. Untuk kategori ini kami dukung agar Kemensos bersama Dinsos dan bank penyalur berupaya membantu KPM mencairkan dananya segera. Tentu, tenggat waktunya harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," papar Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meminta kedepannya Mensos harus lebih fokus mengatasi berbagai kendala dalam penyaluran bansos yang menyebabkan realisasinya tidak optimal. Termasuk masalah administrasi bank penyalur yang menyebabkan banyak penerima gagal mencairkan bansos, serta aksesibilitas penerima bansos yang berada di daerah dengan kondisi geografis sulit maupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke bank penyalur.

"Realisasi tahun 2021 harus dievaluasi secara serius dan segera dilaksanakan mengingat penyaluran bansos tahun 2022 juga sudah mulai berjalan. Misalnya dengan mengubah skema penyaluran bagi daerah dengan kondisi geografis sulit menjadi jemput bola langsung kepada penerima melalui PT POS," kata Hidayat.

Ia pun mengingatkan agar Mensos lebih berhati-hati, dan mengkaji secara komprehensif kebijakan yang akan dikeluarkannya, sebelum diutarakan dalam raker dengan DPR. Hidayat mengingatkan Risma agar taat aturan dan mencari solusi secara bijak agar tak menimbulkan masalah baru.

"Juga tidak bisa spontanitas melemparkan wacana kebijakan di forum raker dengan DPR, yang ternyata tidak sesuai dengan Peraturan Kemenkeu. Apalagi bila itu bisa menyeret institusi lain seperti DPR-RI. Saya berharap Mensos segera menyampaikan klarifikasi, agar masalahnya bisa dikoreksi dan tidak diulangi lagi. Agar rakyat yang berhak menerima bantuan sosial dari Kemensos, bisa mendapatkan dengan baik dan benar pada tahun 2022," cecar Hidayat.

"Dan tidak terulang lagi, nasib rakyat korban COVID-19 tidak mendapatkan hak yang mestinya mereka terima hanya karena keterlambatan Kemensos atasi masalah seperti dalam kasus penyaluran bantuan yang semestinya dibagikan ke rakyat pada tahun 2021, tapi sampai tanggal 19 Januari 2022 Mensos masih mengajak komisi VIII untuk membagikannya, padahal tanggal 16 Januari 2022 saja sudah melewati batas tanggal yang dibenarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan," urai Hidayat.

(akd/ega)