Mahfud Md: Pelanggaran HAM Rumit Pembuktian-Ada Masalah Politis

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 12:10 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md berbicara mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mahfud mengakui pelanggaran HAM memang sulit dibuktikan dan ada masalah politis yang menyertai.

"Masalah pelanggaran HAM itu, di samping rumit pembuktian, juga ada masalah-masalah politis yang menyertai," ujar Mahfud dalam diskusi virtual, Kamis (27/1/2022).

Mahfud menjelaskan masalah pelanggaran HAM tetap harus dituntaskan meski rumit. Dia membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk membantu penyelesaian pelanggaran HAM.

"Kita harus usahakan ini tetap di-clear-kan masalahnya. Akhirnya langkah ke depan apa yang akan kita lakukan? Pertama, pemerintah sekarang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia. Ini yang dimaksudkan untuk melakukan pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta penegakan HAM," tuturnya.

"Lalu kedua, dibentuknya gugus tugas bisnis dan HAM yang menyertakan masyarakat, termasuk perusahaan, untuk turut serta menghormati HAM dalam berbagai bidang," sambung Mahfud.

Mahfud Pastikan Pembela HAM Dilindungi, Asal Tak Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kemudian, Mahfud memastikan pemerintah akan memberi perlindungan terhadap para pembela HAM. Mahfud mengatakan pemerintah akan mendorong perjuangan dalam penegakan HAM.

"Di dalam judul yang diberikan pada saya, ada kata 'mewujudkan perlindungan pada pembela HAM'. Tentu. Kita akan memberikan perlindungan dan mendorong para pembela HAM ini untuk berjuang menegakkan HAM. Kalau perlu juga memberikan fasilitas-fasilitas," jelasnya.

Mahfud menekankan pembela HAM akan dilindungi penuh oleh pemerintah. Hanya, dia meminta para pembela HAM tetap profesional dengan memiliki cukup bukti.

Pasalnya, kata Mahfud, seseorang harus bisa membuktikan apabila menuding orang lain melakukan pelanggaran HAM atau korupsi. Mahfud mewanti-wanti agar para pembela HAM tidak 'lempar batu sembunyi tangan'.

"Kalau menyatakan orang melakukan sesuatu, apakah itu pejabat atau rakyat, berlakukan dalil, 'jika Anda mendalilkan, Anda harus membuktikan, jangan lempar batu sembunyi tangan'. Menuduh orang melakukan pelanggaran HAM atau menuduh orang korupsi, tapi yang diminta membuktikan itu yang dituduh. Itu tidak sesuai dengan hukum. Itu bukan pembela HAM. Kalau membela HAM, mari proporsional dan profesional," imbuh Mahfud.

(drg/hri)