Ketua DPRD DKI Dukung Ibu Kota Pindah: Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 11:17 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prasetio meyakini pemindahan Ibu Kota bakal mendorong investasi masuk ke Jakarta, mengingat Jakarta memiliki gedung-gedung tak layak.

"Pemindahan dukung lah. Sekarang bagaimana investasi mau masuk? Indonesia ini, Jakarta banyak gedung-gedung yang tidak layak," kata Prasetio kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Melalui investasi, kata dia, Prasetio mendorong supaya bangunan milik pemerintah ataupun BUMD atau BUMN yang tidak layak dirombak besar-besaran. Kecuali, bangunan yang statusnya cagar budaya.

"Kayak misal BUMD, Pertamina yang... tapi cagar budaya jangan, yang heritage nggak boleh, yang nggak perlu perlu kayak Indosat, rubuhin, Bos. Buat nol lagi, cari investasi masuk ke dalam," jelasnya.

Lebih lanjut Prasetio mengatakan ada dampak ekonomi bila Ibu Kota pindah, seperti aksi unjuk rasa. Ia menyoroti kerap terjadinya unjuk rasa terhadap setiap kepala negara, ia mempertanyakan kepala negara yang mana yang terbaik menurut rakyat. Prasetio mengatakan saat ini Jakarta telah terlihat seperti kota metropolitan karena terdapat infrastruktur seperti MRT dan banyak gedung tinggi di kawasan MH Thamrin.

"Ada lah (dampak ekonomi), kan jauh kalau ada orang unjuk rasa, atau apa. Di sana kan jauh sekali. Misal Istananya di sini, unjuk rasanya di Blok M kan nggak ketemu. Gua sebagai anak bangsa, sebagai warga RI, dari Presiden Sukarno sampai Presiden Jokowi nggak ada yang bener, Bos, jadi yang bener yang mana, Bos? kok semua presiden salah," katanya.

Di samping itu, Prasetio berharap Jakarta dapat mempertahankan status daerah khusus. Kendati demikian, seluruh keputusan mengenai status Jakarta diserahkan kepada DPR RI.

"Saya rasa pertimbangan kekhususan masih lah. Kalau nggak, dampak politiknya beda. Akan ada Wali Kota Jaktim 1, Jakarta Timur 2 nanti ada. Karena DKI Jakarta enggak terlalu besar, penyangganya kan dekat sekali. Kayak Yogyakarta saja, Aceh juga," ujarnya.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi 4 Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

(yld/imk)