Usulan Profesor Ditolak Kemendikbud, Dosen FK UKI Menang di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 10:39 WIB
anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak
Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK UKI) Dr Gilbert Simanjuntak menang melawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Gilbert menggugat Kemendukbud ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena usulannya sebagai Profesor ditolak Kemendikbud.

Hal itu tertuang dalam putusan PTUN Jakarta yang dilansir website-nya, Rabu (26/1/2022), Dr Gilbert tercatat mengantongi Nomor Induk Dosen Nasional 0322016407 pada 8 Februari 2017. Gelar Doktornya ia raih dari FK UI Pada 31 Agustus 2013.

Adapun kasus ini bermula saat FK UKI menilai Gilbert layak menjadi profesor. Salah satu alasannya, artikel Gilbert sudah menghiasi jurnal internasional. Di antaranya:

Simanjuntak GW, Tan JF, Mailangkay HH. Double extra sharp chopper increase efficacy of phacoemulsification for hard mature cataract surgery. Semin Ophthalmol. 2010 Jan-Mar.25(1-2):8-12. Q2 SJI 0,736.

Simanjuntak GW, Wijaya J, Hasibuan H. Management of traumatic hyphema with anterior chamber maintainer. Semin Ophthalmol. 2012 Jan-Mar.27(1-2):8-10. Q2 SJI 0,736.

Simanjuntak GW, Kartasasmita AS, Georgalas I, Gotzaridis EV. Learning curve of sutureless transconjunctival 20-gauge vitrectomy. Clin Ophthalmol. 2014 Jul 17.8:1355-9.Q2 SJI 1,025.

Simanjuntak GW, Djatikusumo A, Adisasmita A, Nadjib M, Mailangkay H, Hussain N. Cost analysis of vitrectomy under local versus general anesthesia in a developing country. Clin Ophthalmol. 2018 Oct 10. 12:1987-1991. Q2 SJI 1,025.

S Simanjuntak GW, Farinthska G, M Simanjuntak GA, Artini W, Natali R. Risk factors for poor visual outcome in traumatic hyphema: Jakarta eye trauma study. Niger J Clin Pract. 2018 Jul.21(7):921-924. Q3 SJI 0.255.

Akhirnya, Rektor UKI mengirimkan surat usulan gelar Profesor Gilbert ke Kemendikbud pada 23 Februari 2021. Tapi usulan itu ditolak Kemendikbud lewat Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 1418/LL3/PT/2021 pada Maret 2021. Alasannya, Gilbert saat ini sudah menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta dan status PNS-nya adalah berasal dari PNS Departemen Kesehatan.

Gilbert tidak terima dan menggugat Kemendikbud ke PTUN Jakarta. Gayung bersambut. Gugatan Gilbert dikabulkan.

"Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor: 1418/LL3/PT/2021 Hal Pengembalian Usulan Profesor an Dr. Gilbert W.S. Simanjuntak tertanggal 25 Maret 2021. Memerintahkan Tergugat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III mencabut Surat Keputusan Nomor 1418/LL3/PT/2021 Hal Pengembalian Usulan Profesor an. Dr. Gilbert W.S. Simanjuntak tertanggal 25 Maret 2021," demikian bunyi putusan yang diketok Eko Yulianto dengan anggota Estiningtyas Diana Mandagi dan Sahibur Rasid.

PTUN Jakarta menilai keputusan penolakan usulan profesor Dr Gilbert bertentangan dengan Asas Proporsionalitas. Salah satunya Kemendikbud menolak usulan gelar Profesor dengan dalih Gilbert kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024. PTUN menepis argumen Kemendikbud itu.

"Tidak serta merta anggota DPRD Propinsi dapat dikualifikasikan sebagai pejabat negara untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi Tergugat menerbitkan obyek sengketa," beber majelis.

Di sisi lain, saat ini sedang berlangsung sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) soal isu dugaan kartel gelar profesor di Kemendikbud. Judicial review ini diajukan oleh dosen Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI) Dr Sri Mardiyati. Sri menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke MK dan menuding ada kartel gelar profesor di Kemendikbud-Ristek sehingga peraturan yang 'menjegalnya' harus dihapuskan.

Tonton juga Video: Epidemiolog UI: Tidak Ada Gelombang 3 Covid-19 di Indonesia!

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)