BNN Asesmen Puluhan Warga yang 'Dipenjara' di Rumah Bupati Langkat

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 19:00 WIB
Kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (Screenshot video viral)
Kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (Screenshot video viral)
Jakarta -

BNN mengusulkan agar puluhan warga yang dikerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dipindahkan ke tempat layak. Namun, sebelum dipindahkan, BNN akan melakukan asesmen terhadap warga yang dikurung di kerangkeng tersebut apakah positif narkoba atau tidak.

Kepala Biro Humas dan Protokol Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan mengusulkan agar pemda setempat membentuk tim terpadu yang beranggotakan BNNP, Polda, kementerian terkait, BIN, Kanwil Kumham wilayah untuk memintai keterangan kepada pihak terkait. Tim terpadu itu dibentuk untuk memeriksa pihak terkait apakah ada pelanggaran hukum atau tidak.

"Itu diperiksalah mantan Bupati itu, periksa keluarganya, periksa istrinya, anaknya, pengurusnya, kepala desa, begitu, periksa tujuannya apa. Kalau misal keluarganya dipaksa, nah diperiksa dulu, setelah itu tim terpadu turun ada pelanggaran hukum tidak, nah kita belum tahu tuh ada pelanggaran hukum atau tidak, ini terlalu dini kalau kita bilang ada pelanggaran hukum," kata Pudjo saat dihubungi, Selasa (25/1/2022).

Kemudian puluhan orang yang ada dikerangkeng itu diusulkan untuk dipindahkan. Namun, sebelum dipindahkan, BNN mengusulkan untuk dilakukan asesmen terlebih dulu. Jika terbukti positif narkoba, mereka akan direhabilitasi. Tetapi jika ada orang yang melanggar hukum, seperti anak nakal, ditempatkan di dinas sosial.

"Kemudian orang-orang yang sekarang dikerangkeng itu mau ditaruh di mana? Harus dicek, diasesmen, benar nggak mereka pakai narkoba atau mungkin bacok orang langsung ditaruh situ, nyolong maling ditaruh situ. Yang paling penting berikutnya, orang-orang ini nasibnya mau diapain? Harus segera diurus, jangan dibiarkan seperti itu. Dimanusiakan, jangan seperti itu. Usul, ya, kalau memang nanti hasil pengecekannya apa? Gangguan jiwakah? Pemakai narkobakah? Anak nakalkah?" kata Pudjo.

"Kalau anak nakal, ya dinas sosial ya. Kan banyak orangnya, itu apa orang itu? Malingkah? Atau nakalkah atau suka bikin rusuhkan? Atau kasus lain? Kita nggak ngerti, masih harus diperiksa dulu baru tahu kasus ini ke mana," ujarnya.

Pudjo mengatakan kerangkeng tersebut bukanlah tempat rehabilitasi. Sebab, tempat rehabilitasi harus ada izin, program rehabilitasi, dokter, dan fasilitas pendukungnya. Kemudian tempat rehabilitasi mestinya bertujuan menyembuhkan orang dari ketergantungan narkoba.

"Kalau tempat rehab kan untuk membentuk orang yang narkoba menjadi sembuh. Kalau memang niatnya bukan untuk itu, kan bukan untuk rehab sejak awal tanpa izin, tanpa apa, tidak ada dokternya, nggak ada itu, bukan tempat rehab namanya," katanya.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) bakal mengusut tuntas dugaan adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Tim gabungan dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.

"Saat ini sedang didalami oleh tim gabungan dari Polda Sumut. Kita melibatkan dari Direktorat Narkoba, kemudian Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan bekerjasama dengan BNNP Sumut serta BNNK Langkat," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Senin (24/1/2022).

Hadi mengatakan temuan kerangkeng manusia itu berawal saat OTT yang dilakukan oleh KPK. Kerangkeng manusia itu telah ada sejak 2012.

"Karena hal itu diketahui pada saat operasi tangkap tangan KPK. Ternyata tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi yang awal diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang kecanduan narkoba atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan remaja," sebut Hadi.

Hadi menyebut sebagian orang yang ada di dalam kerangkeng sudah dijemput pihak keluarga. Hadi mengatakan saat ini orang yang berada di dalam kerangkeng itu berjumlah 27 orang.

Hadi menjelaskan pihaknya sempat melakukan upaya pemindahan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng itu. Namun upaya itu dihalangi pihak keluarga.

"Jadi yang sisanya itu ditahan untuk tidak dibawa ke tempat rehabilitasi yang lain. Ini kan BNNP yang coba melakukan screening," jelasnya.

Simak video 'Polri Sebut Penghuni Kerangkeng Bekerja di Pabrik Bupati Tanpa Bayaran':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/fjp)