KPK Kembangkan Kasus TPPU di Korupsi Suap Proyek Buru Selatan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 17:10 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK melakukan perkembangan penyidikan di kasus suap proyek infrastruktur di Buru Selatan, Maluku, pada 2011-2016. Kini KPK melakukan penyidikan soal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Mencermati adanya temuan dugaan perbuatan pidana lain dalam proses penyidikan perkara dugaan TPK terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016, tim penyidik kemudian melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan penyidikan baru dalam perkara dugaan TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (25/1/2022).

Ali mengatakan KPK menduga pihak terkait perkara telah melakukan pengalihan secara sengaja soal harta kekayaan. Namun Ali belum membeberkan siapa tersangkanya dalam perkara ini.

"KPK menduga pihak yang terkait dengan perkara ini telah melakukan penempatan, pengalihan, hingga perbuatan lain untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi," kata Ali.

Selanjutnya, Ali menyebut KPK masih mengumpulkan bukti di lapangan. KPK juga akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

"Tim penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan berbagai alat bukti, di antaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi untuk memenuhi unsur pidana yang disangkakan," katanya.

"Perkembangannya akan diinfokan lebih lanjut," imbuhnya.

Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Dugaan korupsi tersebut adalah terkait suap proyek infrastruktur tahun 2011-2016.

"KPK saat ini benar tengah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (19/1).

Ali belum bisa membeberkan siapa tersangka dalam perkara ini. Pihaknya tentu akan mengumumkan tersangka bersamaan dengan penahanan.

"Untuk pemaparan dan penjelasan terkait kronologi perkara hingga pengumuman penetapan pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan," katanya.

"Penyampaian tersebut baru akan kami informasikan ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan," tambahnya.

(azh/dwia)