Tokoh Dayak Desak Edy Mulyadi Disanksi Adat: Lecehkan Masyarakat Kalimantan!

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 15:03 WIB
Jakarta -

Pernyataan Edy Mulyadi berkaitan dengan Kalimantan tempat jin buang anak hingga tempat kuntilanak dan genderuwo berbuntut panjang. Kini Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mendesak agar Edy Mulyadi tak hanya dipidana tapi juga dijatuhkan hukum adat.

"Pertama, juga bisa dilakukan dengan adat, itu tadi dia harus membayar sejumlah denda atau sanksi hukum adat, karena perdamaian juga, permohonan maaf juga harus melalui adat, dan itu tentu tetap kami jatuhkan apapun alasannya demi kewibawaan," kata Sekjen MADN Yakobus Kumis saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Yakobus mengatakan permintaan hukum adat itu merupakan keinginan seluruh masyarakat Kalimantan terutama masyarakat Dayak. Dia menyebut hukuman adat kepada Edy Mulyadi cs akan diserahkan kepada kepala adat di Penajam Paser Utara.

"Ini permintaan sebagian besar seluruh masyarakat Kalimantan, terutama masyarakat Dayak yang memegang kuat adat istiadat hukum adat, meminta supaya Edy Mulyadi cs seorang yang dikatakan kawan-kawan caleg PKS gagal ini supaya dijatuhi sanksi hukum adat. Itu tegas," papar Yakobus.

"Sanksi hukum adat itu nanti kita serahkan, pertama kepada masyarakat yang kita lihat di dalam YouTube itu, penyampaian pernyataan itu kepada Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di situ ada kepala adatnya, mereka punya kearifan tersendiri," imbuhnya.

Selain hukum adat, dia menyebut Edy Mulyadi juga harus diproses secara hukum pidana Indonesia. Dia menilai hal itu yang bisa menenangkan masyarakat Kalimantan saat ini.

"Jadi pertama tangkap si Edy Mulyadi, dia ditangkap, diadili, diproses dan kami jatuhkan sanksi hukum adat kepada dia baru kami merasa tenang, kalau itu tidak dilakukan kami tidak tenang," tuturnya.

Lebih lanjut, Yakobus membeberkan kesalahan yang dilakukan Edy Mulyadi cs terkait pernyataannya. Dia membeberkan Edy telah melecehkan dan menghina komunitas masyarakat di Kalimantan.

"Banyak sanksi kesalahan yang dilakukan. Satu, mungkin kasar mulutnya, ngomongnya yang tidak tentu itu. Kedua penghinaan, pelecehan sebuah komunitas masyarakat Kalimantan. Akan dirinci oleh tetua adat yang akan ditunjuk oleh MADN dengan Provinsi dan Kabupaten, yaitu di Kalimantan Timur, terutama Penajam Paser Utara," tuturnya.

(maa/zak)