Eksploitasi Manusia di Rumah Bupati Langkat Termasuk Perbudakan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 13:54 WIB
Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ditemukan di belakang rumahnya.
Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ditemukan di belakang rumahnya. (Tangkapan Layar)
Jakarta -

Sebanyak 48 warga penghuni kerangkeng manusia yang dijadikan tempat rehabilitasi di Rumah Bupati Langkat dipekerjakan sebagai buruh pabrik. Perekrut para penghuni kerangkeng ini bisa dikenai pidana kasus perdagangan orang.

Sebagaimana diketahui, perbudakan di Indonesia dilarang karena melanggar hak asasi manusia. Hal ini sudah termaktub dalam Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adapun eksploitasi terhadap seseorang juga memiliki konsekuensi hukum. Jika merujuk pada pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku eksploitasi orang bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara.

Pasal 2
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Simak Video 'Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat':

[Gambas:Video 20detik]