Tolak Buka Data Kebijakan, Rektor UIN Suska Digugat Dosen ke KIP Riau

Raja Adil Siregar - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 12:11 WIB
Dosen gugat Rektor UIN Suska gegara tolak buka data kebijakan
Dosen gugat Rektor UIN Suska gegara tolak buka data kebijakan. (Raja Adil Siregar/detikcom)
Pekanbaru -

Sidang perdana Sengketa Informasi antara dosen UIN Suska dan Rektor, Prof Khairunas, digelar di Komisi Informasi Publik (KIP) Riau. Rektor digugat karena menolak buka data dan informasi kebijakan rektor.

Gugatan dilayangkan 3 dosen UIN Suska, yakni Alchudri, Rhonny Riansyah dan Drs Zulkifli. Gugatan 3 dosen itu dilayangkan kepada rektor selaku atasan di PPID UIN Suska Riau.

Pantauan detikcom dalam sidang, terlihat dihadiri dosen UIN Suska. Namun barisan meja rektor sebagai pihak termohon tidak dihadiri satu pun perwakilan rektor.

"Permohonan penyelesaian sengketa ini diajukan dosen-dosen yang sebelumnya menjabat sebagai organ SPI UIN Suska Riau. Ini karena tak puas terkait jawaban rektor selaku atasan PPID," ujar Rhonny di sidang KIP Jalan Gajah Mada Pekanbaru, Selasa (25/1/2022).

Rhonny mengatakan gugatan itu setelah rektor menolak keberatan para pemohon atas informasi yang diminta. Rektor Prof Khairunas menolak dan beralasan bahwa keberatan para Pemohon yang diajukan kepada Rektor selaku atasan PPID UIN Suska Riau salah alamat.

"Kami para Pemohon menyatakan sangat prihatin dengan jawaban rektor UIN Suska yang tak mengakui dirinya sebagai atasan PPID UIN Suska Riau. Padahal secara jelas sudah ditentukan dalam penjelasan Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

Rhonny cs mengatakan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 657 Tahun 2021. Keputusan yang dikeluarkan pada Mei 2021 lalu itu memuat tentang PPID di lingkungan Kementerian Agama.

Bahkan telah menetapkan rektor sebagai atasan PPID di Universitas Keagamaan Negeri. Sengketa Informasi antara dosen itu merupakan mantan kepala, sekretaris dan anggota SPI UIN Suska Riau.

Para dosen saat itu di SK kan rektor UIN Suska Riau dengan nomor surat SK: B-2378/Un.04/KU.00/09/2021 tertanggal 8 September 2021 dan Surat Nomor: B-2914/Un.04/KU.01.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021.

"Kita intinya meminta jawab permohonan dan somasi advokat Hasan Basri sebagai penyedia jasa advokat, penasehat hukum agar UIN Suska Riau segera membayar termin ke-2. Mengingat hasil pekerjaan yang bersangkutan telah sesuai dengan kesepakatan kontrak," katanya.

Sayangnya, rektor menyebut pembayaran termin ke-2 kontrak antara PPK UIN Suska Riau dan advokat Hasan Basri belum dapat dipenuhi. Alasan nya bahwa kontrak terjadi berdasarkan pendapat dan rekomendasi SPI memanipulasi nota dinas Biro Hukum Kementerian Agama hingga menyebabkan kerugian negara.

"Dalam suratnya kepada advokat Hasan Basri, rektor menyatakan bahwa kontrak terjadi akibat kesalahan Kepala SPI dan PPK UIN Suska Riau yang pada masa itu dijabat oleh Bapak Eramli Jantan Abdullah. Sebagai pihak yang dituduh, merasa difitnah dan dirugikan atas isi informasi publik yang disampaikan oleh Rektor UIN Suska Riau, Prof Khairunas kepada pihak eksternal UIN Suska Riau," katanya.

Para pemohon lalu minta 11 item informasi publik yang disebutkan dalam kedua surat tersebut dan terkait dengannya. Untuk itu, mereka minta rektor membuktikan benar atau tidaknya apa yang disampaikan rektor UIN Suska Riau.

"Namun Rektor UIN Suska Riau menolak memberikan dengan alasan mengada-ada. Di antaranya para Pemohon harus melengkapi permohonan informasi dengan izin dan rekomendasi dari Kementerian Agama dan menunjukkan bahwa informasi publik yang diminta menurut rektor adalah rahasia jabatan," katanya.

"Celakanya, jawaban yang disampaikan rektor UIN Suska Riau melalui suratnya terhadap keberatan kami bersifat draf. Hari ini rektor juga tidak hadir, tidak ada keterangan," katanya.

Kasubag Humas UIN Suska Riau Hendri Ujang mengakui atas ketidakhadiran dari pihak rektor. Menurutnya karena rektor ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Itu kita ada kirim surat, surat balasan ketidakhadiran itu. Saya belum dapat apa yang dimintakan Pak Alchudri dkk itu, tapi alasan ketidakhadiran sudah ada dalam surat itu, rektor belum bisa hadir. Nanti dari kuasa mewakili," katanya.

(mud/mud)