PDIP Minta Pemerintah Tidak Kebakaran Jenggot

Jakarta - Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot terkait sikap PDIP mengumpulkan kadernya yang menjadi kepala daerah dalam acara bertajuk rakornas di Surabaya. Rakornas itu bukan untuk menggalang gerakan menentang pemerintah. Demikian disampaikan Wakil Ketua FPDIP Ramson Siagian kepada wartawan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2006). Ramson mengakui dalam rakornas kepala daerah di Surabaya pada 6-7 Mei lalu, dilakukan ikrar Hasta Prasetya (Delapan Janji Setia). Namun ikrar Hasta Prasetya tidak untuk menguntungkan PDIP, tapi juga rakyat. Hasta Prasetya dilakukan untuk mengingatkan kepada kader PDIP yang menjadi kepala daerah agar tetap konsisten menegakkan NKRI dan membangun semangat gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Ramson menegaskan, yang dimaksud rakyat bukan hanya rakyat PDIP tapi juga seluruh masyarakat di daerah yang dipimpin oleh kader PDIP. "Kalau 8 butir itu dijalankan, yang untung rakyat. Bukan untuk menentang pemerintah. Jadi Mendagri dan Gubernur Lemhannas tidak perlu kebakaran jenggot," kata Ramson.Politisi PDIP itu kemudian mengritik pernyatan Gubernur Lemhannas Muladi yang menyatakan sikap PDIP akan mengganggu proses demokrasi. Menurut Ramson, pernyataan Muladi sangat tendensius dan emosional. "Muladi kan tahu, kalau birokrasi itu instrumen yang ada di bawah presiden. Kepala daerah yang dipilih rakyat harus melakukan program kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-adalah. Lucu!" sindir Ramson.Seharusnya, lanjut Ramson, pemerintah mendudukkan pengumpulan kepala daerah itu sesuai proporsinya. Dalam sistem demokrasi, berkompetisi untuk kebaikan bagi rakyat merupakan hal yang wajar. "Jadi tidak usah dilihat berlebihan karena jika semua partai melakukan seperti yang PDIP lakukan, yang paling diuntungkan rakyat," demikian Ramson.PDIP tidak akan menghentikan pengumpulan kadernya yang menjadi kepala daerah. Acara itu justru akan digelar reguler minimal 6 bulan sekali. (iy/)