PAN Tidak akan Kumpulkan Kepala Daerah Ala PDIP

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan meniru langkah PDIP yang mengonsolidasikan para kepala daerah yang diusungnya. Bagi PAN, kepala daerah adalah pejabat publik yang melayani semua lapisan masyarakat. Tidak ada kewajiban bagi kepala daerah untuk loyal kepada partai. "Jadi tidak perlu lagi partai menegaskan kadernya (yang menjadi pejabat publik) harus loyal kepada partai atau berbuat lebih kepada partai. Itu tidak perlu," kata Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) kepada wartawan di LP Cipinang, Jakarta Timur, usai menjenguk Eurico Guterres, Selasa (9/5/2006). SB sebenarnya tidak mau mengomentari langkah partai lain, selain PAN. Namun, sebagai anak bangsa, dirinya menilai seharusnya para kepala daerah yang merupakan pejabat publik itu bertugas untuk melayani masyarakat. "Bupati, gubernur yang dicalonkan PAN sudah kita hibahkan kepada rakyat. Jadi, saya menyatakan mereka tidak lagi loyal kepada partai, karena sudah menjadi pejabat publik. Kalau dia berbuat baik kepada masyarakat, maka PAN yang diuntungkan dan masyarakat otomatis juga akan memilih PAN," ujar dia. Saat ditanya apakah sikap PDIP tersebut sebagai tindakan mencuri start kampanye, SB menolak berkomentar. "Saya tidak mau mengomentari partai lain. Yang saya komentari adalah pejabat publik. Pejabat publik itu harus melayani masyarakat," ujar dia.Sabtu (6/5/2006) lalu, PDIP menggelar Rakornas yang dihadiri oleh para kepala daerah yang dulu dicalonkannya. Dalam acara itu, diucapkan ikrar dan janji kepada PDIP. Namun, acara ini mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Bahkan, Presiden SBY dan Mendagri M Ma'ruf mempertanyakan maksud PDIP itu. (asy/)