Beda Usul Masa Kampanye Pemilu 2024: KPU 120 Hari, Pemerintah 90 Hari

Eva Safitri - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 17:56 WIB
Sejumlah warga mengantre masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan di Cipayung, Depok, Rabu (9/12/2020).
Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah dan KPU telah menyepakati jadwal pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024. Namun, ada beberapa perbedaan pandangan antara pemerintah dan KPU, salah satunya terkait lamanya masa kampanye.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU menyampaikan paparannya terkait jadwal tahapan-tahapan pemilu yang diusulkan. Salah satunya masa kampanye yang diusulkan selama 120 hari, yakni mulai 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023 sampe 11 Februari 2024," kata Ketua KPU Ilham Saputra, dalam rapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Sementara itu, pemerintah menilai usulan masa kampanye KPU terlalu lama. Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa kampanye cukup 3 bulan.

"Kemudian mengenai masa kampanye yang diusulkan oleh KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari atau 3 bulan sudah cukup kami kira," kata Tito.

"Masyarakat juga tidak lama terbelah, dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun social media jarinya, kami kira ini waktunya cukup," lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah dan KPU telah menyepakati jadwal pemilu pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.

(eva/rfs)