Cegah PMI Ilegal, RI-Malaysia Sepakat Gunakan Sistem Satu Kanal

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 17:02 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mematangkan penyelesaian nota kesepahaman tentang perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik dari Indonesia (Memorandum of Understanding for the Recruitment of Domestic Workers from Indonesia).

Kesepakatan tersebut terjadi dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta hari ini. Ida didampingi oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono, Kepala Biro Kerja Sama, Muhammad Arif Hidayat, serta Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rendra Setiawan.

"Pemerintah Malaysia telah menyetujui seluruh draft MoU penempatan pekerja domestik dari Indonesia dan dalam waktu dekat, akan segera dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (24/1/2022).

Dia menyebut adanya MoU tersebut akan memberikan skema pelindungan yang memadai bagi PMI di Malaysia, serta meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Termasuk juga melakukan penegakan hukum terhadap majikan/agen yang melanggar perjanjian kerja, peraturan terkait di Malaysia, dan penghentian praktik system maid online dan konversi My Travel Pass (visa kunjungan biasa) menjadi visa kerja.

"Kedua negara telah sepakat, skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga," terangnya.

Menurut Ida, penempatan satu kanal ini akan mempermudah kedua negara dalam melakukan pengawasan. Selain itu juga dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia. Adapun One Channel System merupakan integrasi dari aplikasi online SIAPkerja (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

"Sistem satu kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur yang berlaku," katanya.

Dalam pertemuan singkat selama 30 menit tersebut, Datuk Seri M. Saravanan mengatakan pihaknya menyetujui seluruh draft dalam MoU penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia dan berharap segera dilakukan penandatanganan. Ia yakin percepatan penyelesaian MoU ini akan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia.

"Pemerintah Malaysia berharap percepatan penyelesaian MoU untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia," tandasnya.

(akn/ega)