Pria Ini Gugat 6 Media ke PN Makassar Minta Ganti Rugi Rp 1 Triliun

Hermawan Mappiwali - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 14:21 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Hermawan/detikcom).
Foto: Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Hermawan/detikcom).
Makassar -

Pria bernama M Akbar Amir menggugat enam media ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Akbar menuntut keenam media tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun.

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (24/1/2022), gugatan Akbar terdaftar dengan nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mks. Sementara tergugat merupakan media online.

Dalam gugatannya penggugat merasa dirugikan pemberitaan tergugat sehingga menyebabkan sejumlah proyek investasinya batal dan memicu kerugian masing-masing Rp 50 triliun, Rp 5 triliun dan Rp 20 miliar.

"Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," demikian bunyi petitum Akbar.

Dalam petitum disebutkan, Akbar mengalami pembatalan proyek terkait pemberitaan tergugat. Akbar mengaku menderita kerugian materil pembatalan investasi pembangunan Pulau Lakkang pada Juni 2014 dengan nilai investasi Rp 100 triliun.

"Dengan taksiran kerugian dari keuntungan yang tidak diterima sebesar 50 % dari nilai investasi menjadi sebesar Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh puluh triliun rupiah)," sebutnya.

Akbar juga mengaku mengalami pembatalan kerjasama pengelolaan tambang emas milik adat Raja Ampat di Papua Barat seluas 2.000 hektar dengan taksiran kerugian paling Rp 5 triliun.

"Pembatalan pembuatan film antar dua negara yakni adat Nusantara Indonesia dan adat Malaysia dengan taksiran kerugian Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)," lanjut petitum Akbar.

Akbar juga mengaku kehilangan kepercayaan para raja-raja se-Nusantara maupun Asia dan membuat sebagian besar mengundurkan diri dari Dewan Adat Nasional Pasukan Adat Nusantara Indonesia yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Akbar memohon tuntutan ganti rugi Rp 1 triliun.

Oleh sejumlah petitum itu, Akbar meminta hakim menghukum para tergugat termasuk meralat sejumlah berita terkait yang diklaim telah merugikan dirinya.

"Menghukum para tergugat segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa," katanya.

Akbar juga meminta hakim menghukum para tergugat untuk tidak melaksanakan kegiatan Jurnalistik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap,"

"Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini," pungkas Akbar.

(hmw/nvl)