Soeharto Tak Perlu Abolisi

Jakarta - Pengamat politik Denny JA mengusulkan agar Soeharto diberikan abolisi (peniadaan/penghapusan peristiwa pidana). Tapi hal itu justru ditentang, karena kondisi Soeharto tidak memungkinkan untuk diproses secara hukum."Nggak perlu. Langsung saja ditutup kasusnya. Karena kalau abolisi lama prosesnya (harus melewati proses hukum)," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif kepada detikcom, di sela syukuran terpilihnya Bursah Zanurbi sebagai Ketua PBR di sebuah restoran di Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2006).Menurut Zaenal, pemberian abolisi menunjukkan telah terjadi proses hukum yang menyatakan Soeharto bersalah dan perlu diampuni. Padahal proses hukum pada mantan presiden ini belum selesai.Sementara itu Ketua Fraksi PPP Endin AJ Soefihara mendesak jaksa agung mengambil sikap yang tegas atas kondisi Soeharto saat ini. Kasus Soeharto tidak boleh diulur-ulur lagi statusnya. Oleh sebab itu keputusan apapun tehadap Soeharto terkait realitas kondisi kesehatan saat ini harus segera diputuskan."Kejaksaan Agung harus berani, jangan takut mengambil keputusan terhadap status hukum mantan Presiden Soeharto," ujar dia.Terkait wacana abolisi, menurut Endin, tidak perlu digulirkan karena nasib Soeharto berada di tangan jaksa agung apakah mau dihentikan atau mau diteruskan. "Terserah jaksa agunglah," tandasnya. (san/)