Gubernur Bengkulu Tolak Wacana Penghapusan Honorer

Hery Supandi - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 19:16 WIB
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (dok.istimewa)
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (dok. Istimewa)
Bengkulu -

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menolak wacana penghapusan tenaga honorer yang dicetuskan KemenPAN-RB pada 2023. Apa alasannya?

Rohodin beralasan tenaga honorer sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah. Saat ini ada 6.000 tenaga honorer yang dimiliki Pemprov Bengkulu.

Ia menjelaskan honorer itu terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan honorer Tenaga Harian Lepas (THL). Semua gaji sudah teranggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu.

"Sepanjang itu dari APBD kita, saya kira pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD kita masing-masing," jelas Rohidin saat dikonfirmasi, (21/01/2022).

Menurutnya, semua tenaga honorer sudah terdata menggunakan sistem online. Jadi, tidak bisa dihapuskan begitu saja.

"Semua sudah online, tidak bisa lagi menghilangkan data honorer, Pemprov tidak bisa. Karena sudah terkoneksi semua melalui database online. Jadi kalau ada orang yang mengganti-ganti semuanya tidak bisa," tutur Rohidin.

Ia menjelaskan tenaga honorer yang telah mendapatkan surat tugas (SK), baik dari kepala OPD maupun kepala daerah, tidak bisa diganti-ganti tanpa melalui proses aturan yang berlaku.

Rohidin menegaskan, jika pemerintah ingin menghapus tenaga honorer, kemungkinan hanya pengalihan status.

Meski demikian, ketika kebijakan penghapusan itu benar-benar akan dilakukan, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan langsung menyampaikan keberatan ke KemenPAN-RB.

"Saya kira alokasi penganggaran gajinya sudah jelas. Saya akan sampaikan ke Menteri nanti," ungkap Rohidin.

Sebab lagi-lagi, ditegaskan Rohidin, hadirnya tenaga honorer sangat membantu kinerja pemerintah.

Di samping itu, menurut Rohidin, kehadiran tenaga honorer membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Bengkulu. "Tenaga honorer juga membuka kesempatan kerja," tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo akan menghapus status tenaga honorer pada 2023 di instansi pemerintah. Status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan aparatur sipil negara (ASN).

Untuk beberapa pekerjaan di instansi pemerintah, seperti petugas keamanan dan kebersihan, akan dipenuhi melalui tenaga pekerja outsourcing.

Simak juga video 'Komisi IX DPR Bentuk Panja Agar Nakes Honorer Jadi Pegawai Pemerintah':

[Gambas:Video 20detik]



(mud/mud)