Suara Mahasiswa

HMI Minta Panitia MotoGP Patuhi Aturan Karantina di RI

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 17:55 WIB
Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan PB HMI Sanipar.
Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan PB HMI Sanipar (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Dorna Sports selaku penyelenggara MotoGP mengikuti aturan karantina di Indonesia. Aturan karantina adalah salah satu cara penanganan pandemi di Indonesia.

"Kebijakan karantina itu bukan untuk mempersulit penyelenggaraan MotoGP, tapi untuk kita semua yang harus saling menjaga keselamatan satu sama lain," kata Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan PB HMI Sanipar dalam keterangannya, Jumat (22/1/2022).

Dia mendukung pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons ucapan CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta. Ezpeleta menyebut tidak akan menggelar MotoGP di negara yang menerapkan karantina bagi orang dari luar negeri.

"Ya, saya setuju dengan Pak Menteri Sandiga Uno bahwa Indonesia sudah menjadi best practice. Tidak usah ancam Indonesia, Indonesia punya cara sendiri dalam penanganan pandemi," katanya.

"Penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi adalah tugas utama kita. Kita punya tanggung jawab juga menyukseskan MotoGP di Indonesia. Jadi jangan Dorna pikir dia saja yang mau menyukseskan, kami juga," ucap Sanipar

Sebelumnya, MotoGP Indonesia terbentur aturan karantina. Soalnya, CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta sempat melontarkan pernyataan bahwa MotoGP tidak akan balapan di negara yang mewajibkan karantina 14 hari.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memberikan tanggapan tegas terkait ancaman MotoGP yang terbentur aturan karantina.

"Saya ingin sampaikan di sini secara tegas. Kita ini negara hukum, Indonesia adalah ini negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi COVID-19 sesuai dengan kaidah terbaik. Dan kita sudah menjadi best practice," kata Sandiaga Uno dalam video yang ia unggah di akun Instagramnya.

"Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mengancam tidak menyelenggarakan MotoGP karena kebijakan penanganan pandemi kita, saya ingin menyampaikan pesan yang tegas bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diatur oleh pemerintah secara hukum dan kita fokuskan untuk penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi kita. Jadi kita akan selesaikan kewajiban kita tapi kita tidak akan terima jika kita diancam satu dan lain hal," tegasnya.

(aik/dnu)