.webp)
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat terjarig operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap perkara oleh KPK. Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi tertinggi yang paling banyak menerima pengaduan masyarakat soal adanya dugaan pelanggaran etik oleh hakim.
"Memang Ketua KY menyatakan bahwa di Jatim ini ada laporan, ini sifatnya laporan, bukan sudah terbukti sudah melakukan pelanggaran etik, ada laporan pelanggaran etik dari hakim-hakim di seluruh Jatim, itu memang kurang lebih ada 150, artinya ini belum dinyatakan terbukti, laporan yang masuk ke KY," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Joko Sasmito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).
"Kalau kita memang melihat data, memang Jatim ini termasuk dua besar ya. Laporan pengaduan masyarakat," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko mengatakan bahwa dirinya saat masih menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, sempat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Dia menyebut terdapat 150 laporan.
"Tentang waktu kunjungan ke PT Jawa Timur ada dugaan bahwa di Jatim ada dugaan melanggar etik kurang lebih ada 150 laporan. Memang waktu itu kami bersama Ketua KY ya, waktu itu saya masih selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, mengadakan kunker bahkan waktu itu bersama Komisi III," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: 'Upeti' Jadi Kode Suap ke Hakim-Panitera Pengganti PN Surabaya
Selanjutnya, Joko menyebut provinsi tertinggi selalu ditempati oleh DKI Jakarta. Selanjutnya terdapat Sumatera Utara (Sumut) hingga Jawa Tengah (Jateng).
"Selama ini memang yang menempati posisi pertama banyaknya laporan pengaduan masyarakat itu DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jatim, kemudian Sumut, Jabar (Jawa Barat), Jateng, dan seterusnya. Tetapi ini laporan yang masuk," ujarnya.
Itong Isnaeni Terjaring OTT
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat dan Hamdan sebagai tersangka di kasus suap vonis perkara PT SGP. Dalam kasus ini, keduanya diduga menerima suap.
"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut: sebagai pemberi HK, sebagai penerima HD dan IIH," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/1).
Hendro Kasiono adalah pengacara dari PT SGP. Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan dua orang lainnya yakni Achmad Prihantoyo (Direktur PT SGP) dan Dewi (Sekretaris HK), namun keduanya tak ditetapkan sebagai tersangka.
Nawawi menjelaskan ke depan, HK akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Hamda ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Itong Isnaeni Hidayat ditahan di Rutan KPK Kavling C1.
