Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat terjarig operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap perkara oleh KPK. Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi tertinggi yang paling banyak menerima pengaduan masyarakat soal adanya dugaan pelanggaran etik oleh hakim.
"Memang Ketua KY menyatakan bahwa di Jatim ini ada laporan, ini sifatnya laporan, bukan sudah terbukti sudah melakukan pelanggaran etik, ada laporan pelanggaran etik dari hakim-hakim di seluruh Jatim, itu memang kurang lebih ada 150, artinya ini belum dinyatakan terbukti, laporan yang masuk ke KY," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Joko Sasmito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).
"Kalau kita memang melihat data, memang Jatim ini termasuk dua besar ya. Laporan pengaduan masyarakat," tambahnya.
Joko mengatakan bahwa dirinya saat masih menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, sempat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Dia menyebut terdapat 150 laporan.
"Tentang waktu kunjungan ke PT Jawa Timur ada dugaan bahwa di Jatim ada dugaan melanggar etik kurang lebih ada 150 laporan. Memang waktu itu kami bersama Ketua KY ya, waktu itu saya masih selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, mengadakan kunker bahkan waktu itu bersama Komisi III," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: 'Upeti' Jadi Kode Suap ke Hakim-Panitera Pengganti PN Surabaya
