PDIP Diminta Klarifikasi Soal Rakornas di Surabaya

Jakarta - Janji kesetiaan atau hastya prasetya 191 kader PDIP sempat digelar saat Rakornas dinilai melanggar etika. PDIP diminta klarifikasi soal isi janji, kepada partai atau pemerintah."Ini perlu klarifikasi. Kita lihat dulu sumpah itu, apakah setia pada partai atau negara," ujar Gubernur Lemhanas Muladi kepada detikcom di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2006). Muladi menilai loyalitas pada badan eksekutif bukan lagi terhadap partainya, melainkan terhadap negara. "Harus menanggalkan kepengurusan partai dan berkonsentrasi pada kepentingan negara," tambahnya.Pengucapan janji ini, ditambahkan Muladi, harus dibuktikan. Namun apabila benar melanggar, tidak dapat dikenakan sanksi. "Etika itu tidak ada sanksi, bukan pelanggaran hukum," imbuh Muladi.Acara rakornas PDIP ini dibuka oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno di Laguna Square, Surabaya pada 6 Mei lalu. Tampak hadir Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Soetjipto, Walikota Surabaya Bambang DH dan juaga suami Ratna Ani Lestari yang juga Bupati Jembrana Bali, I Gede Winasa. (wiq/)