Prabowo Buka Suara soal Kasus Satelit Kemhan 2015

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 15:42 WIB
Jakarta -

Kasus dugaan korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait kasus tersebut.

"Iya satelit ini lagi diproses," kata Prabowo usai acara Rapat Pimpinan Kemhan 2022 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2022).

Prabowo menerangkan pihaknya sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kasus tersebut. Selain itu, Kemhan turut serta dalam proses audit tersebut.

"Ada (Kemhan ada mengaudit) dan kita sudah minta juga pihak BPKP untuk audit," ujar Prabowo.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021. Penyidik memeriksa 3 saksi pihak swasta yang diduga mengetahui kasus tersebut.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (17/1).

Ketiga saksi yang diperiksa adalah PY, Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma; RACS, Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma; dan AK, General Manager PT Dini Nusa Kusuma.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek satelit yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

Simak Video 'Kejagung Sita 33 Barang Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan':

[Gambas:Video 20detik]



(rak/mae)