.webp)
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid memberikan apresiasi atas gebrakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan harga minyak goreng. Melonjaknya harga minyak goreng hingga mencapai Rp 25.000 per liter, akibat naiknya harga CPO serentak kemarin, harus seragam menjadi Rp 14.000 di level konsumen rumah tangga.
Untuk menutup selisih harga itu, Menko Perekonomian menggunakan instrumen subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sampai Rp 7,5 triliun.
"Kebijakan ini menampakkan kalau Pak Menko ini seorang pemimpin dan pembantu presiden yang prorakyat, paham akan jeritan rakyat akibat melambungnya harga minyak goreng, yang sudah menjadi salah satu bahan pokok rakyat," ujar Nusron Wahid, dalam RDPU dengan beberapa asosiasi produsen minyak makanan di Komisi VI, Rabu (19/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana kita ketahui, akibat kenaikan harga CPO di tingkat dunia, harga minyak goreng melambung dan menimbulkan gejolak di kalangan ibu-ibu rumah tangga.
Menurut Nusron, sejak awal, pola operasi pasar yang sempat dipilih Menteri Perdagangan tidak pas. Sebab, diskriminasi harga pasti akan menimbulkan moral hazard.
Dengan kebijakan Menko Perekonomian, di mana harga dipatok di level Rp 14.000, itu mencerminkan keadilan yang merata bagi rakyat. Apalagi, subsidinya tidak diambilkan dari APBN, melainkan dari dana iuran pengusaha kelapa sawit, yang dikelola oleh BLU BPD PKS.
"Kebijakan ini win win solution. Kondisi fiskal aman karena tidak terbebani subsidi. Rakyat selaku konsumen pun menjadi sejahtera karena bisa beli minyak goreng dengan harga wajar, kendati di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Ini namanya konsep keadilan,"tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Wakil Ketua Umum PBNU ini mengungkapkan, dengan adanya penetapan harga minyak goreng Rp 14.000 ini, Menko Perekonomian Airlangga membuktikan bahwa negara hadir melindungi rakyat kecil dan menepis adanya kecemburuan sosial. Mengingat, para produsen kelapa sawit menanam di lahan negara dengan mekanisme HGU sampai 80 tahun.
"Awalnya memang rakyat cemburu, kok ada pengusaha enak banget, dikasih konsesi jutaan hektare untuk tanam kelapa sawit. Tapi rakyatnya menderita beli minyak goreng diam saja. Enak banget pengusahanya," ujar Nusron.
Tapi, dengan adanya subsidi harga dari BPD PKS, semua jadi jelas. Sebab, dana tersebut merupakan potongan hasil setiap ekspor CPO ke luar negeri.
"Dana yang dikelola BPD PKS memang dapat digunakan untuk subsidi harga. Di samping juga untuk peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif," pungkas Nusron.
