.webp)
Seorang hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Komisi Yudisial (KY) masih menunggu perkembangan pemeriksaan KPK.
"Sejauh ini, Komisi Yudisial masih menunggu perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK," kata jubir KY Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).
KY meminta publik mempercayakan proses hukum tersebut kepada KPK. KY mengaku siap membantu proses hukum dalam kasus tersebut jika dibutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, Komisi Yudisial meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung ini. Komisi Yudisial senantiasa memantau dan bersedia membantu proses projustitia ini apabila dibutuhkan," ungkap Miko.
Sementara itu, secara terpisah, peneliti Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, mengaku tak terkejut terhadap OTT hakim. Dia menyebut sudah banyak survei yang menyatakan kondisi peradilan di Indonesia sudah parah.
Misalnya, hasil survei Rule of Law Index World Justice Project 2021, di isu korupsi Indonesia nomor dua paling buncit di Asia-Pasifik (14/15). Dilihat lebih dalam, salah satu faktor terendahnya adalah judicial corruption (korupsi lembaga peradilan).
"Problemnya, selama ini masalah korupsi peradilan ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Padahal, dari data KPK, terlihat bahwa hakim merupakan aktor terbanyak menyumbang korupsi peradilan. Namun sampai sekarang belum ada upaya struktur untuk merespons permasalahan ini dengan serius," ujar Erwin.
Sebelumnya, seorang hakim dan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mereka diduga bertransaksi suap terkait perkara di pengadilan.
"Benar, 19 Januari 2022, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/1).
Simak Video 'KPK OTT Hakim-Panitera PN Surabaya':
