.webp)
KPK Sita Uang Rp 786 Juta
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan awalnya mendapat informasi soal adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Diduga telah ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya yang akan diberikan oleh Muara Perangin Angin (MR) selaku swasta.
"Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak, di antaranya MR, yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu bank daerah, sedangkan MSA, SC, dan IS sebagai perwakilan ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi," ujar Ghufron dalam jumpa pers, Kamis (20/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muara Perangin Angin kemudian menemui Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta di kedai kopi tersebut. Uang tunai tersebut langsung diserahkan.
"Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan MR, MSA, SC, dan IS berikut uang ke Polres Binjai," ujar Ghufron.
Selanjutnya, tim KPK bergerak ke kediaman pribadi Bupati Langkat untuk menangkapnya dan Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Asih. Namun, saat tim KPK tiba di lokasi, keduanya sudah tidak berada di lokasi.
"Selanjutnya tim KPK mendapatkan informasi bahwa TRP datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15.45 WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan," ujar Ghufron.
"Para pihak yang ditangkap beserta barang bukti uang sejumlah Rp 786 juta kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," sambung dia.
Terbit Rencana Atur Fee Proyek Pengerjaan Infrastruktur
KPK mengungkap Terbit Rencana mengatur fee dari paket pengerjaan proyek. Paket proyek itu dibuat sejak 2020. Terbit Rencana bekerja sama dengan saudara dan sejumlah jajaran yang disebut orang kepercayaannya dalam membuat paket proyek.
"Sekitar tahun 2020 hingga saat ini, tersangka TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan tersangka ISK yang adalah saudara kandung dari tersangka TRP diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).
"Dalam melakukan pengaturan ini, tersangka TRP memerintahkan SJ selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan tersangka ISK sebagai representasi tersangka TRP terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan," lanjutnya.
Ada dua paket proyek yang dibuat, yakni paket proyek melalui lelang dengan permintaan fee sebesar 15 persen, kemudian paket proyek penunjukan langsung dengan fee 16,5 persen.
"Agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung," ujarnya.
Saudara kandung Terbit Rencana juga terlibat dalam kasus ini, selengkapnya di halaman berikut
