Ahli di MK: Ancaman Penjara Terkait Komcad Masuk Pidana Administrasi

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 12:58 WIB
gedung mk
Gedung MK (Foto: 20detik)
Jakarta -

Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) memberikan ancaman pidana penjara, terutama dalam hal Komponen Cadangan (Komcad). Ahli pemerintah Prof Gede Pantja Astawa menyatakan meski ancaman penjara, namun masuknya delik administrasi.

Salah satunya tertuang dalam Pasal 77 ayat 1 UU PSDN:

Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

"Undang‐Undang PSDN dapat dikatakan atau masuk dalam kategori hukum pidana administrasi dengan alasan," kata Prof Gede Pantja Astawa yang tertuang dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir website MK, Rabu (19/1/2022).

Mengapa masuk delik administrasi? Gede beralasan penamaan UU itu sendiri merupakan nomenklatur hukum administrasi negara. UU itu mengandung makna proses, cara, atau perbuatan mengelola, ataupun menyelenggarakan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat administratif.

"Substansi norma yang terkandung di dalam normanya adalah norma hukum administrasi. Namun, mengandung sanksi pidana yang diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana. Pengaturan ketentuan pidana tersebut memenuhi prinsip lex certa, artinya rumusan normanya jelas, lex scripta normanya dirumuskan secara tertulis, dan lex stricta rumusan normanya tegas sebagaimana dijumpai dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang‐Undang PSDN," beber Prof Gede Pantja Astawa, yang juga guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad).

"Pencantuman Bab IX tentang Ketentuan Umum Pidana merupakan karakteristik dari hukum pidana administrasi," sambung Prof Gede Pantja Astawa.

Selain itu, hukum pidana administrasi (administrative penal law) adalah semua produk legislatif berupa peraturan perundang‐undangan dalam rangka administrasi negara yang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Contohnya Undang‐Undang Ketenagalistrikan, Undang‐Undang Kehutanan, kepabeanan, Undang‐Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, dan seterusnya.

"Semuanya ini adalah masuk dalam lingkup hukum pidana administrasi. Karena itu, penyimpangan terhadap undang‐undang yang saya sebutkan tadi, dia menjadi atau merupakan tindak pidana, misalnya di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang keuangan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan seterusnya," ucap Prof Gede Pantja Astawa.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.