Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan pengurus induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan mencari solusi terkait pengelolaan TKBM.
Bamsoet menilai upaya tersebut diperlukan guna menghindari terganggunya kinerja pelabuhan. Sebab, pengelolaan TKBM dikhawatirkan dapat berdampak terhadap para anggota koperasi.
"Dari aspirasi yang disampaikan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, mereka menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, yang akan digantikan dengan Peraturan Presiden. Menjadikan pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Kebijakan tersebut khawatir mengganggu keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Karenanya pemerintah dan pengurus harus duduk bersama menjawab berbagai kekhawatiran tersebut," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (18/1/22).
Hal ini ia sampaikan usai menerima pengurus KAHMI dan Induk TKBM di Pelabuhan, Jakarta, hari ini.
Ketua DPR RI ke-20 ini pun menjelaskan sinergi antara pengurus Induk Koperasi TKBM dan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan, khususnya di Tanjung Priok. Hal ini termasuk untuk menurunkan ongkos logistik dan memberantas mafia pelabuhan.
Pasalnya, lanjut Bamsoet, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia, yang menangani lebih dari 30 persen komoditi non migas Indonesia. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok dikenal sebagai barometer perekonomian Indonesia. Mengingat 50 persen lebih seluruh arus barang keluar dan masuk Indonesia melewati pelabuhan ini.
"Pemerintah terus mengembangkan pelabuhan agar mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang melalui penyediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan spesialisasi. Antara lain melalui pembangunan inner road, pelebaran alur dan pintu gerbang masuk kapal menjadi lalu lintas dua arah, serta pendalaman alur hingga mencapai -14 mLWS. Kesemuanya itu perlu dukungan dari sumber daya manusia yang handal, sekaligus adanya kondusifitas dalam lingkungan pekerjaan," jelasnya.
Baca juga: Pekerja Pelabuhan Resah, Kenapa? |
Meski demikian, Bamsoet tetap mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan. Beberapa di antaranya seperti optimalisasi aset, pengembangan pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, serta pembangunan pelabuhan ramah lingkungan (green port).
"Hingga peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, serta optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet. Menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H.M. Nasir. Hadir pula Pengurus KAHMI, antara lain Sekretaris Jenderal Manimbang kahariady, Rudy Gani, Dadan, serta Khairul.
(ega/ega)
