Bupati Ratna Ngantor, Ulama dan DPRD Gagal Temui Gubernur

Bupati Ratna Ngantor, Ulama dan DPRD Gagal Temui Gubernur

- detikNews
Senin, 08 Mei 2006 13:44 WIB
Banyuwangi - Janji I Gede Winasa bahwa istrinya yang menjadi Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, akan masuk kantor Senin (8/5/2006) hari ini menjadi kenyataan. Ani yang sempat menghilang saat digeruduk massa pada Kamis, 4 Mei lalu akhirnya muncul di kantornya, Pendopo Kabupaten Banyuwangi.Ratna tiba di kantor sekitar pukul 09.00 WIB, dengan mengendarai mobil dinas bernomor polisi P 1 TW. Sambil menebar senyum ke sejumlah wartawan, ia langsung naik ke ruangannya, di lantai 2 kantor bupati, Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi. Melihat Ani masuk kantor tanpa hambatan, seakan tidak ada beban di pundaknya. Padahal, beberapa hari lalu, sekitar 7.000 warga Banyuwangi beserta sejumlah ulama dan pimpinan DPRD menuntut agar dirinya mundur. Bahkan DPRD dan ulama sempat memberikan ultimatum 1 X 24 jam kepada Ratna Ani Lestari untuk mengundurkan diri. Ratna waktu itu tidak ada di kantornya. Ia dikabarkan tengah ke Jakarta.Bupati Ratna akhirnya muncul di hadapan publik pada Sabtu 6 Mei kemarin. Ia hadir di tengah-tengah acara Rakornas DPP PDIP di Surabaya. Kemunculan itu sekaligus menegaskan adanya dukungan dari PDIP terhadap dirinya. DPRD dan ulama Banyuwangi yang tetap ngotot meminta agar Ratna Ani mundur tidak putus asa. Hari ini, Senin (8/5/2006) 30 orang dari DPRD dan ulama Banyuwangi mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka hendak bertemu Gubernur Imam Utomo untuk menyampaikan aspirasinya.Namun rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi Ahmad Wahyudi gagal bertemu dengan gubernur. Ia akhirnya diterima oleh Asisten I Pemprov Jawa Timur Chusnul Arifin Danuri. Hadir 4 fraksi DPRD Banyuwangi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat.Dalam pertemuan tersebut, Chusnul Arifin mengatakan pemerintah provinsi akan menurunkan tim pencari fakta atau investigasi untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan, agar hasilnya bisa diterima dua pihak, dari pihak bupati dan ulama/DPRD. "Soal permintaan mundur, itu kewenangan Depdagri," kata dia.DPRD dan ulama saat bertemu Chusnul menyoal sejumlah kebijakan maupun langkah yang diangap kontroversial dilakukan Bupati Ratna. Antara lain larangan istigotsah, masuknya penetapan harga daging babi di Jatim dam pelengseran sejumlah kepala sekolah di Banyuwangi. (jon/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads