Curhat di DPR, Eks Pimpinan Eijkman Ungkap Kendala Usai Peleburan ke BRIN

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 21:06 WIB
Mantan Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, menuturkan beberapa kendala yang muncul usai Lembaga Eijkman dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu disampaikan Profesor Amin Soebandrio di depan anggota Komisi VII DPR RI.
Rapat Komisi VII DPR RI (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, menuturkan beberapa kendala yang muncul setelah Lembaga Eijkman dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu disampaikan Profesor Amin Soebandrio di depan anggota Komisi VII DPR RI.

Salah satunya, kata Amin, program deteksi COVID-19 menggunakan PCR dan pemeriksaan sampel dengan whole genome sequencing (WGS) yang harus dihentikan seusai peleburan tersebut.

"Tadi diagnosis PCR dan whole genome sequencing (WGS) dengan sangat berat hati kami harus hentikan tanggal 31 Desember kemarin," kata Amin dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Amin mengatakan, sejak awal pandemi COVID-19, LBM Eijkman turut berkontribusi dalam mendeteksi varian baru virus Corona melalui WGS. Selain itu, lanjutnya, LBM Eijkman juga rutin memperbarui data itu ke GISAID.

Amin menilai, setelah program tersebut dihentikan, lantas berdampak terhadap deteksi varian baru COVID-19 di Indonesia yang kian sedikit dan terlambat.

"Dan teman-teman di Balitbangkes pun sebetulnya masih sangat mengharapkan Lembaga Eijkman bisa terus berfungsi melakukan itu, karena kalau ini mereka sendiri yang mengerjakan akan keteteran dan terjadi kelambatan," kata Amin.

"Padahal kita tahu bahwa kelambatan diagnosis COVID-19 itu dampaknya adalah pengendaliannya akan terlambat juga," sambungnya.

Persoalan lainnya, sebut Amin, pengembangan vaksin Merah Putih menjadi terhambat akibat peleburan LBM Eijkman ke BRIN. Amin menjelaskan, berdasarkan perencanaan jadwal, seharusnya vaksin Merah Putih sudah bisa mendapat izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada pertengahan tahun ini.

"Berdasarkan time line dibuat, kita harapkan pada pertengahan tahun 2022 itu sudah bisa mendapatkan izin EUA. Setidaknya sudah menyelesaikan sebagian dari uji klinik fase 3, tetapi saat ini kami laporkan kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR bahwa terjadi kelambatan yang signifikan," papar Amin.

Simak video 'Eijkman Dilebur, Kepala BRIN Jamin Peneliti Tetap Independen!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.