Alasan Kejagung Belum Panggil Ryamizard di Kasus Satelit Kemhan 2015

Matius Alfons - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 17:54 WIB
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah
Foto: Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah (Wilda/detikcom).
Jakarta -

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjelaskan alasan pihaknya belum memanggil mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait dugaan pelanggaran hukum di balik proyek satelit yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Febrie menyebut pemeriksaan Ryamizard terkait dugaan pelanggaran tersebut masih terlalu jauh.

"Ya belum sampai situ, yang jelas kita lihat kan dari materil perbuatan, ada beberapa yang sudah penyidik akan panggil," kata Febrie kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Senin (17/1/2022).

Febrie mengatakan sejauh ini sudah memeriksa 11 orang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Dia menyebut pihaknya masih mengumpulkan dokumen dan alat bukti terkait pelanggaran pengadaan proyek satelit tersebut.

"Sudah 11, tapi karena penyidikan masih ada tindakan-tindakan lain lah, pengumpulan dokumen dan alat bukti lain," katanya.

Febrie menyebut masih terlalu jauh untuk memanggil mantan Menhan Ryamizard berkaitan dengan keterlibatannya soal dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, dia menyebut pihaknya juga masih mengumpulkan materil berkaitan dengan kasus itu.

"Nggak lah jauh betul (panggil Ryamizard), itu kan masih kita lihat materilnya sekarang, materilnya kita lihat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

Simak juga video 'Kejagung Belum Periksa Eks Menhan Ryamizard di Kasus Satelit Kemhan':

[Gambas:Video 20detik]



Kasus naik ke penyidikan di halaman selanjutnya.