Pengusaha Resmi Gugat Anies ke PTUN soal UMP 2022, Ini Respons Wagub

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 13:33 WIB
Jakarta Zona Hijau Corona Kata Wagub, Ini Data Corona Terbaru
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1%. Riza menganggap gugatan itu hal biasa, terutama di negara demokrasi.

"Negara kita ini negara demokrasi, biasa ya kalau ada satu kebijakan tidak mungkin memuaskan semua pihak, kami menghormati kalau ada beberapa pengusaha yang melakukan gugatan terkait UMP yang sudah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta," kata Riza kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Riza mengaku tak masalah jika ada warga yang melayangkan gugatan karena menolak suatu kebijakan. Kendati demikian, Riza memastikan kebijakan menaikkan UMP DKI telah melalui pembahasan panjang.

"Sekali lagi, Pak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta mengambil keputusan melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan evaluasi dan semuanya untuk kepentingan, tidak hanya kepentingan buruh, tetapi juga kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat banyak dan khususnya bagi seluruh warga Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Apindo resmi melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies dibawa ke pengadilan atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.

Apindo tak terima Anies merevisi Kepgub tentang UMP sehingga upah minimum Jakarta pada 2022 naik 5,1% dari semula 0,85%. Mereka mengaku tak dilibatkan oleh Anies terkait revisi UMP.

"Iya, sudah (diserahkan gugatannya ke PTUN) Jumat," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman melalui pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/1/2022).

Dilihat detikcom, gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT pada Kamis, 13 Januari 2022.

Selain Apindo, penggugat lainnya, yaitu PT Edico Utama dan PT Century Textile Industry, sedangkan tergugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam petitumnya, ada 5 permintaan Apindo dkk kepada PTUN Jakarta sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.
4. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Lihat juga video 'Anies Naikan UMP DKI, Anggota Komisi IX Ingatkan Pentingnya Komunikasi':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)