DJKI Kemenkum HAM Gelar Sosialisasi Cegah Pelanggaran KI di Bali

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 13:27 WIB
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu
Foto: DJKI
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali menggelar Sosialisasi Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menjelaskan kekayaan intelektual yang dimiliki dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa.

Ia juga menyampaikan dalam melakukan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan kerja sama antarinstitusi pemerintah maupun para stakeholder. Baik masyarakat, perangkat desa, maupun perguruan tinggi negeri dan swasta.

Terbaru, tambah Razilu, DJKI juga tengah mempercepat layanan aplikasi terbarunya guna memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual yang mereka miliki.

"Baru-baru ini telah diluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya (diproses) dalam hitungan hari, sekarang hanya dalam hitungan menit," ungkap Razilu dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2021).

Selain melalui aplikasi, langkah percepatan proses pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Bali juga tengah digencarkan dengan menambahkan unit layanan baru.

Saat ini, menurut Razilu, di Provinsi Bali sudah ada 14 Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi. Adapun pada 2022 nanti kemungkinan akan ditambahkan jumlahnya.

"Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual, baik komunal maupun personal," tutup Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Contantinus Kristomo.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan tinggi DJKI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual, serta Dinas Kebudayaan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

(fhs/ega)